Islam Times - Melawan Takfirisme: Menghukum Pelakunya

Islam Times- Dalam Diskusi Publik yang diadakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ini, Presidium KAHMI, Anies Baswedan menekankan, dalam situasi seperti sekarang, penegakan hukum mesti menjadi prioritas utama.

“Situasinya makin memburuk dari tahun lalu kami datang ke Indonesia…”

Kekhawatiran banyak kalangan akan bahaya takfirisme (mengkafirkan selainnya) yang makin mengancam bangsa Indonesia bukan omong kosong belaka. Tak hanya banyak cendikiawan Indonesia, Dr. Massoed Sadjareh, Direktur Islamic Human Right Comission London juga ikut menyuarakan kekhawatiran ini.

Saat ABI Press wawancarai Dr. Massoed Sadjareh yang menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Publik bertema Islamic Scholar Gathering on Muslim Unity di gedung RNI Jakarta, Minggu (4/5), Massoed menyebutkan jika hal ini dibiarkan, dan pemerintah tidak bertindak tegas menegakkan hukum, situasi akan semakin memburuk. Indonesia bisa menjadi Irak-Suriah jilid dua.

Dalam Diskusi Publik yang diadakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ini, Presidium KAHMI, Anies Baswedan menekankan, dalam situasi seperti sekarang, penegakan hukum mesti menjadi prioritas utama.

“Negara ini dirancang tidak untuk melindungi minoritas atau mayoritas,” ujar Anies. “Siapa saja yang melanggar hukum ya harus dihukum. Apalagi yang merobek tenun kebangsaan. Itu mesti jadi prioritas dan harus segera ditindak!”

Pemerintah Harus Tegas

Sekjen KAHMI, Ir. Subandrio, juga menengarai masalah utama maraknya takfirisme dan tindak kekerasan ini ada pada loyonya penegakan hukum. “Kalau penegakan hukum dilakukan dengan baik, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan kekerasan,” ujarnya.

Menanggapi kasus pemukulan terhadap wartawan ABI Press di Bandung pada acara Deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah (20/4) lalu, Subandrio sangat menyayangkan hal itu. “Ini akan memperburuk citra pers Indonesia di mata Dunia. Pemerintah harus tegas menindak pelakunya.”

Sementara Massoed Sadjareh menilai, aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh panitia Deklarasi Nasional Aliansi Anti Syiah di Bandung atas wartawan ABI Press tersebut merupakan wujud dari apa yang disebutnya “politic of fear.” Dia menilai, ini adalah bukti bahwa aliansi pengkafiran yang dideklarasikan di Bandung ini bermasalah.

“Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Karena itu mereka berusaha mencegah wartawan agar informasi tentang hal itu tidak tersebar,” ujar Massoed. “Orang yang dalam posisi benar, ia tentu tidak akan takut pada wartawan, kan?”

Kuncinya, menurut Massoed, tak hanya pemerintah harus tegas menegakkan hukum, tetapi seluruh elemen bangsa juga harus bersatu padu melawan arus takfirisme ini. [IT/ABI Press]