‘Atas Perintah AS, Mantan PM Irak Membatalkan Gugatan atas Pembunuhan Jenderal Soleimani' 

Qais al-Khazali mengatakan dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran publik al-Iraqiya yang disiarkan pada Selasa (22/8) malam bahwa gugatan tersebut kini sedang diajukan sekali lagi.

“Kadhimi, atas perintah Washington, menutup kasus hukuman para pelaku dan semua orang yang terlibat atau berkolaborasi dalam pembunuhan yang ditargetkan dengan satu atau lain cara,” katanya.

“Kasus ini telah dibuka kembali. Pemerintahan Irak sebelumnya berusaha merahasiakan fakta-fakta yang relevan di bawah komando Amerika Serikat.”

Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua di Komando Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, dan rekan-rekan mereka dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh Presiden saat itu Donald Trump di dekat Bandara Internasional Bagdad pada 3 Januari 2020.

Kedua komandan tersebut sangat dihormati di Timur Tengah karena peran penting mereka dalam memerangi kelompok teroris Daesh Takfiri di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.

Pada tanggal 8 Januari 2020, IRGC menargetkan pangkalan Ain al-Asad yang dikelola AS di provinsi Anbar di Irak barat dengan gelombang serangan rudal sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Soleimani.

Menurut Pentagon, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita “cedera otak traumatis” selama serangan balasan di pangkalan tersebut.

Iran menggambarkan serangan rudal terhadap Ain al-Assad sebagai “tamparan pertama.”

Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui rancangan undang-undang yang mengharuskan pemerintah mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika di negara tersebut.

‘Kehadiran militer AS di Irak dimaksudkan untuk menjamin keamanan Zionis Israel’

Khazali juga mengatakan bahwa pengerahan pasukan militer AS di Irak dimaksudkan untuk menjamin keamanan rezim pendudukan Zionis Israel.

“Kehadiran militer AS di Irak terutama bertujuan untuk menjamin keamanan rezim Zionis Israel.”

“Masalah negosiasi untuk mengakhiri kehadiran militer AS adalah masalah lama. Pemerintahan Kadhimi tidak mengambil tindakan konkrit terkait hal ini,” sesal Khazali.

Namun, katanya, penarikan pasukan Amerika dari Irak tidak mungkin dilakukan, dan Amerika sangat menyadari hal tersebut. “Irak mampu mempertahankan diri dengan baik.”

Pemimpin Asa’ib Ahl al-Haq menyoroti bahwa 2.500 pasukan tempur AS saat ini ditempatkan di Irak dan pemerintah Irak telah diberitahu tentang hal itu.

Sekitar 1.500 tentara AS juga akan dikirim ke Suriah dari Pangkalan Udara Harir di wilayah semi-otonom Kurdistan Irak, tambahnya.

Dia lebih lanjut mengecam kampanye yang terlalu berlebihan mengenai tindakan AS di Irak di media arus utama Barat, dengan menyatakan bahwa latihan propaganda tersebut dimaksudkan untuk “memvalidasi ulang persamaan pencegahan AS” setelah kehilangan prestise di Irak.

Dia juga memperingatkan bahwa Amerika berupaya menciptakan wilayah otonom di sepanjang perbatasan antara Irak dan Suriah.

“Kami menyerukan kepada penduduk setempat di [provinsi Irak barat] Anbar untuk memantau dengan cermat pergerakan militer AS di daerah tersebut,” tambahnya.[IT/r]