0
Wednesday 21 February 2024 - 03:15
Arab Teluk - DK PBB:

Kelompok Arab di DK PBB Mendukung Resolusi Aljazair untuk Gencatan Senjata di Gaza

Story Code : 1117522
Arab Group in UNSC
Arab Group in UNSC


IslamTimes - Kelompok Arab di DK PBB mengatakan Dewan tidak bisa menutup telinga terhadap seruan komunitas internasional dan opini publik global, yang semuanya menuntut gencatan senjata.

Kelompok Arab di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Senin (19/2) mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan kelambanan Dewan tersebut terhadap apa yang terjadi di Gaza, dan menekankan perlunya menggabungkan semua upaya untuk menghentikan pembantaian yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, Kelompok tersebut memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza dengan cepat memburuk karena pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas pendudukan Zionis  Israel, dan menambahkan bahwa sangat disayangkan bahwa DK PBB tetap tidak aktif dan tidak dapat mengutuk kekejaman sehari-hari yang dilakukan oleh Zionis “Israel”.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa Dewan Keamanan harus mengambil tindakan segera, karena Dewan Keamanan tidak bisa mengabaikan seruan komunitas internasional dan opini publik global, yang semuanya menuntut gencatan senjata.

Dengan semakin dekatnya invasi darat Zionis Israel ke kota Rafah di Jalur Gaza, Kelompok Arab mencatat bahwa ancaman serius yang dihadapi wilayah padat penduduk di mana 1,4 juta orang terkonsentrasi tidak dapat dianggap remeh, khawatir bahwa kemungkinan invasi akan menjadi titik balik yang kritis. yang mungkin mempunyai konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki.

Oleh karena itu, sudah waktunya bagi Dewan Keamanan, yang diberi tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, untuk bertindak tegas dan mengambil keputusan tegas sebelum terlambat, tegas Kelompok tersebut.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rancangan resolusi yang diajukan Aljazair kepada Dewan Keamanan konsisten dengan prioritas Kelompok Arab dan komunitas internasional yang lebih luas – yaitu menyerukan gencatan senjata, menentukan cakupan yang diperlukan untuk akses bantuan kemanusiaan, dan menentang pemindahan paksa.

Kelompok tersebut menekankan bahwa hal ini dapat membantu memperkuat jalur paralel yang ditengahi oleh Mesir, Qatar dan Amerika Serikat, alih-alih menempatkan negara tersebut dalam bahaya, menegaskan dukungan kuatnya terhadap rancangan resolusi Aljazair dan mendesak semua anggota DK PBB untuk mengadopsinya.

Kementerian Luar Negeri Aljazair memastikan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi tersebut akan dilakukan Selasa pukul 10.00 waktu setempat, 17.00 waktu al-Quds.

AS mengatakan akan memveto rancangan resolusi Aljazair
Aljazair menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Minggu (18/2)untuk melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

Pada hari Jumat (16/2), misi Aljazair untuk PBB mendistribusikan rancangan resolusi yang telah diubah kepada anggota Dewan Keamanan, menyerukan “gencatan senjata segera karena alasan kemanusiaan yang harus dihormati oleh semua pihak.”

Rancangan resolusi tersebut menolak “pengungsian paksa penduduk sipil Palestina,” dan mendesak masuknya bantuan kemanusiaan “sepenuhnya, cepat, aman, dan tanpa hambatan, ke seluruh Jalur Gaza.” Pernyataan ini juga menyerukan “semua pihak untuk mematuhi hukum internasional.”

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair disetujui melalui pemungutan suara sebagaimana dirancang, maka rancangan tersebut tidak akan diadopsi oleh Washington.

Rancangan resolusi sebelumnya yang diajukan ke Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, yang diveto oleh AS demi kepentingan sekutu terbesarnya, Zionis  Israel, telah gagal.

Pertama kali pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan resolusi rancangan Brazil, kedua pada tanggal 8 Desember 2023 dengan resolusi rancangan UEA, dan ketiga pada tanggal 22 Desember 2023 dengan resolusi rancangan Rusia.[IT/r]
Comment