Amnesti: Pengabaian 'Israel' terhadap Hukum Internasional Menunjukkan Devaluasi HAM 

Pelanggaran hukum, diskriminasi, dan impunitas dalam perang didorong oleh penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) tanpa filter.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pelanggaran hukum, diskriminasi dan impunitas dalam perang didorong oleh penggunaan teknologi baru tanpa filter seperti kecerdasan buatan (AI), yang kini digunakan sebagai senjata oleh aktor militer, politik, dan korporasi.

Laporan ini memperingatkan bahwa AI kemungkinan besar akan menjadi katalisator kehancuran supremasi hukum, ditambah dengan kekuatan Big Tech, yang “meningkatkan” pelanggaran hak asasi manusia.

“Ketidakpedulian Zionis Israel terhadap hukum internasional diperburuk dengan kegagalan sekutu-sekutunya menghentikan pertumpahan darah warga sipil yang terjadi di Gaza. Banyak dari sekutu-sekutu tersebut adalah arsitek sistem hukum pasca-Perang Dunia Kedua,” katanya.

Ia menambahkan, “Selama tahun pemilu yang penting dan dalam menghadapi semakin kuatnya lobi anti-regulasi yang didorong dan dibiayai oleh para pelaku teknologi besar, kemajuan teknologi yang tidak diatur dan tidak diatur ini menimbulkan ancaman yang sangat besar bagi kita semua. Mereka dapat dijadikan senjata untuk melakukan diskriminasi, disinformasi, dan memecah belah.”

Meningkatnya konflik, ledakan teknologi yang tidak diatur, dan kemunduran hak-hak LGBTI. Komunitas internasional gagal menghentikan hal ini dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Dengarkan tentang keadaan hak asasi manusia dunia, melalui sudut pandang rekan-rekan Amnesty 👇 pic.twitter.com/U0LmOPGppE
— Amnesty Internasional (@amnesty) 24 April 2024

Agnès Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, menyatakan bahwa apa yang terjadi "pada tahun 2023 menegaskan bahwa banyak negara kuat yang mengabaikan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan universalitas yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia."

Dia mencatat bahwa laporan ini memberikan "gambaran suram tentang penindasan hak asasi manusia yang mengkhawatirkan dan pelanggaran aturan internasional yang banyak, semuanya terjadi di tengah semakin dalamnya kesenjangan global, negara-negara adidaya bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan meningkatnya krisis iklim".

Callamard memperingatkan bahwa penerapan AI generatif, spyware, dan pengenalan wajah yang "tidak diatur" "di dunia yang semakin genting... siap menjadi musuh yang berbahaya – meningkatkan dan meningkatkan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia ke tingkat yang luar biasa."

Laporan tersebut memberikan contoh “penggunaan pengenalan wajah yang kejam dan meluas” di Tepi Barat yang diduduki, yang digunakan Zionis “Israel” untuk memperkuat pembatasan kebebasan bergerak dan membantu metode pendudukan mereka.

'Aneh, tidak sesuai tujuan'
Laporan tersebut berbicara tentang standar ganda, yang terbukti menarik, terutama setelah Inggris baru saja merilis “peta jalan 2030 untuk hubungan bilateral Inggris-Zionis Israel.”

Amnesty International mengecam “standar ganda yang mengerikan yang diterapkan negara-negara Eropa seperti Inggris dan Jerman, mengingat protes mereka yang beralasan mengenai kejahatan perang yang dilakukan Rusia dan Hamas, sekaligus mendukung tindakan otoritas Zionis Israel dan AS dalam konflik ini.”

Pada tahun 2022, Amnesty International menegaskan bahwa Ukraina melanggar hukum hak asasi manusia internasional dalam banyak hal seperti mengoperasikan senjata di luar pangkalan yang didirikan di daerah pemukiman ketika ada warga sipil, yang melanggar aturan 23 Pasal 58(b) Protokol Tambahan I yang memisahkan tujuan militer dan populasi sipil.

Oleh karena itu, Inggris dan negara-negara Barat secara keseluruhan memutuskan untuk tidak mengikutsertakan Rusia dan mengesampingkan Ukraina, dan Amnesty sebelumnya telah mengecam Inggris karena definisi selektif mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

“Hubungan bilateral semakin kuat,” demikian isi Peta Jalan tersebut, dan menambahkan, “Kemitraan strategis kami didukung oleh kerja sama keamanan dan pertahanan yang luas.” Sudah jelas betapa besarnya keterlibatan Inggris dalam genosida di Gaza dengan mempersenjatai Zionis “Israel” tanpa syarat.

Kegagalan tersebut, menurut Amnesty, dalam melindungi ribuan warga sipil dan anak-anak di Gaza “dari pembunuhan di Jalur Gaza yang diduduki menunjukkan dengan jelas bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melindungi warga sipil dan menegakkan hak asasi manusia tidak lagi sesuai dengan tujuannya.”

Laporan tersebut mengeluarkan pernyataan yang tidak dapat diubah atau diringkas dengan cara lain apa pun.

Dalam konflik yang terjadi pada tahun 2023 dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, bukti kejahatan perang terus meningkat ketika pemerintah Zionis Israel mengejek hukum internasional di Gaza.[IT/r]