Kelompok Oposisi: Larangan Pemilihan Bahrain Menargetkan 50 Ribu Warga Negara

Pada hari Senin (11/6), Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah menandatangani "Pelaksanaan Hak Politik," versi yang diubah dari hukum pemilihan kerajaan, yang melarang "para pemimpin dan anggota asosiasi politik yang dibubarkan karena melanggar konstitusi kerajaan atau hukumnya" dari berdiri sebagai kandidat.

Undang-undang itu juga melarang siapa pun yang pernah “dihukum karena kejahatan berat, bahkan jika mereka telah diberikan amnesti.”

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu (13/6), al-Wefaq, yang dibubarkan oleh rezim Al Khalifah yang berkuasa pada tahun 2016, mengatakan bahwa undang-undang itu merampas hak sipil dan politik lebih dari 50.000 warga negara Bahrain untuk maju dalam pemilihan.

Larangan itu dimaksudkan untuk mengimbangi kegagalan politik Manama dalam menghadapi protes pro-demokrasi populer yang menuntut pembentukan pemerintahan yang adil, kata pernyataan itu.

Tindakan baru ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, membuktikan bahwa rezim Bahrain menggunakan langkah-langkah ketat untuk melembagakan tirani dan dominasi pada semua aspek kehidupan masyarakat, pernyataan itu menambahkan.

Bahrain diperkirakan akan mengadakan pemilihan parlemen pada musim gugur 2018. Partai-partai oposisi memboikot pemilu 2014.

Sejak Februari 2011, rakyat Bahrain telah mengadakan demonstrasi protes damai hampir setiap hari, menuntut bahwa keluarga Al Khalifah melepaskan kekuasaan dan membiarkan sistem yang adil yang mewakili semua rakyat Bahrain.

Rakyat Bahrain juga telah mengeluh terhadap diskriminasi luas terhadap mayoritas Syiah di kerajaan.

Manama telah menanggapi demonstrasi dengan kekuatan mematikan, menarik kritik internasional dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.[IT/r]