Indonesia
Cina
Jepang
Malaysia
Singapura
Thailand
Australia








ruang terkait

edisi web

dalam » Analisa » Indonesia

Hegemoni Global

Isu Terorisme Pintu Masuk Infiltrasi AS

29 Feb 2012 1:12

Islam Times- TB Hasanuddin mengatakan, seharusnya pejabat pemerintahan memberikan klarifikasi kepada rakyat. Jika Ketua MA mengatakan hal seperti itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mempertanggungjawabkannya.


Intervensi Amerika dalam sidang kasus-kasus terorisme mengungkap kebenaran opini masyarakat yang selama ini dialamatkan ke AS. Baca Editorial Islam Times; (JAT dan Terorisme; Kedok AS untuk Infiltrasi Indonesia dan War of Terorism; Dikte AS Untuk Indonesia).

Diberitakan, Harifin Tumpa selaku ketua Mahkamah Agung (MA) mengakui hal tersebut, meski menolak jika dikatakan bantuan tersebut dikaitkan dengan intervensi asing terhadap independensi hakim.

"Kita sekarang sudah dapat bantuan dari Amerika Serikat (AS) untuk perkara terorisme, untuk pengamanan persidangan," katanya kemarin, Selasa (28/2/2012).di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Harifin tidak merinci dalam bentuk apa bantuan AS tersebut. Terkait tudingan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tentang adanya keterkaitan intervensi AS terhadap proses pengadilan, Tumpa membantah dengan tegas.

"MA tidak pernah dapat bantuan jika dihubungkan dengan perkara. MA akan selalu menolak apabila dikait-kaitkan (dengan perkara)," ujar Harifin.

"Yang kedua, MA sama sekali tidak pernah mendapat intervensi maupun permintaan dari pihak manapun terhadap perkara ini. Jadi apa yang dilakukan oleh hakim itu murni atas fakta yang ada di perkara," jelas Harifin yang akan pensiun Kamis lusa.
Pernyataan Harifin Tumpa mengenai adanya bantuan Amerika Serikat (AS) ini sangat kontroversial, dan mengundang tanda Tanya besar sebagian kalangan. Diantaranya Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin.

Mengutip laman itoday, Selasa (28/2), TB Hasanuddin mengatakan, seharusnya pejabat pemerintahan memberikan klarifikasi kepada rakyat. Jika Ketua MA mengatakan hal seperti itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mempertanggungjawabkannya.

Menurut TB Hasanuddin, Indonesia dan AS tidak memiliki perjanjian mengenai penempatan pasukan AS untuk mengamankan jalannya proses persidangan terorisme. Oleh karenanya, dirinya akan mempertanyakan dan meminta penjelasan pemerintah mengenai hal tersebut.

Sebab jika hal tersebut hanya berdasarkan perjanjian antar kementerian tanpa diketahui negara, maka kerjasama tersebut melanggar hukum.

“Saya akan mempertanyakan hal tersebut atas pemintaan apa. Kita tidak merasa pengadilan butuh bantuan dari asing. Jika ditawarkan pun, kita tidak merasa perlu. Jika itu terjadi, maka pemerintah harus bertanggung jawab dan menjelaskan kepada rakyat kenapa sampai pasukan asing melakukan pengamanan di pengadilan,” tegasnya.

Bagi anggota Fraksi PDIP ini, teroris yang diadili oleh hukum Indonesia karena pelaku diyakini melakukan kesalahan. Tetapi jangan sampai sebuah pengadilan dilakukan atas dasar adanya tekanan dan pesanan dari luar negeri, atau tekanan politik.
Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Terorisme Mardigu, menurutnya hal tersebut sebagai pelecehan terhadap kedaulatan bangsa.

“Kalau bantuan data, saya tidak heran, kalau fisik justru memalukan dan melecehkan kedaulatan bangsa. sebetulnya untuk persidangan teroris tidak perlu membutuhkan pengamanan dari AS,” jelasnya. “Kalau kita menginjinkan, kita lemah, kita lebay, kritik Mardigu ketika dihubungi itoday, Selasa (28/2).

Dengan adanya pernyataan Harifin Tumpa selaku Ketua MA, jelas menguatkan adanya intervensi AS kepada Indonesia, khususnya masalah kasus terorisme.

“Saya sangat setuju intervensi AS itu justru kedaulatan Indonesia tergadaikan,” sesal Mardigu. Mardigu menegaskan, DPR harus mempertanyakan pihak-pihak terkait adanya intervensi AS dalam persidangan terorisme. [IslamTimes/sa]