Saturday 23 April 2011 12:07
Share/Save/Bookmark
Utang Indonesia
Proyek "Hibah" Sungai Citarum
Islam Times- Ketundukan Jakarta pada skema privatasasi yang didesakkan oleh lembaga-lembaga donor dalam beberapa tahun terakhir menjadikan, dua gergasi asing berbasis Perancis dan Singapura berhasil menguasai Perusahaan Daerah Air Minum, aset vital warga kota.
Proyek "Hibah" Sungai Citarum

Keputusan Bank Pembangunan Asia, ADB, mengucurkan utang Rp 5 triliun untuk pendanaan proyek perbaikan daerah aliran sungai Citarum adalah akal-akalan lembaga asing untuk menjamin pasokan air dua gergasi asing yang telah lebih dulu menguasai fasilitas air bersih dan jaringan air ledeng di seantero Jakarta, kata sebuah lembaga lingkungan berbasis Jakarta pada pekan lalu, sebuah kritik tajam atas keputusan Jakarta bergantung pada dana asing dalam perbaikan lingkungan.

Siaran pers Wahana Lingkungan Hidup tertanggal 24 April bilang utang ABD, membawa nama ‘indah’ Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum, ditujukan untuk “perbaikan komprehensif” daerah aliran sungai Citarum, sumber air untuk irigasi pertanian dan air minum bagi puluhan jutaan orang di Jawa Barat dan Jakarta. Tapi lembaga berpendapat utang itu “tidak lebih untuk menjamin pasokan dua perusahaan penyedia Air minum di Jakarta, yakni PT. Palyja (Prancis) dan PT. Aetra (Singapura).”

Lapor lembaga, pemulihan Citarum terkatung-katung dalam 12 tahun terakhir. Area hutan di kawasan sungai telah menyusut drastis, demikian pula dengan lahan pertanian. “Pemerintah … sibuk membuat proyek utang, menunggu dan mengharap cairnya dana utang,” kata lembaga.

Lembaga merilis sejak tahun 2003, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menelorkan program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum secara Terpadu yang mengandalkan utang dan hibah asing, termasuk ADB. Utang kala itu, kata lembaga, mencapai US$ 50 juta, tahap pertama dari kerangka paket utang multitahap US$ 500 juta untuk proyek berdurasi selama 15 tahun.


Lembaga melaporkan, skema utang itu lancung. Pada 2009, katanya, pemerintah malah menggunakan utang – sesuai keinginan ABD -- untuk memperbaiki 54 kilometer ruas Kanal Tarum Barat, mulai dari Karawang sampai Bekasi. Utang yang sama juga digunakan untuk membangun siphon (saluran bawah tanah) di bawah sungai Bekasi.

Dua proyek itu, kata lembaga, semata “menjamin kualitas dan kuantitas pasokan air bersih ke Jakarta”.



Ketundukan Jakarta pada skema privatasasi yang didesakkan oleh lembaga-lembaga donor dalam beberapa tahun terakhir menjadikan, dua gergasi asing berbasis Perancis dan Singapura berhasil menguasai Perusahaan Daerah Air Minum, aset vital warga kota.

“Pemulihan sungai tidak dapat mengandalkan proyek-proyek jutaan dolar yang berasal dari utang luar negeri,” kata pejabat Walhi, M. Islah. “Selain cenderung didompleng kepentingan-kepentingan privatisasi, juga memperbesar beban utang indonesia”.



“Jika untuk melakukan restorasi Citarum saja Indonesia menghutang Rp 5 trilyun dari ADB, bayangkan berapa utang yang harus ditanggung rakyat untuk memperbaiki 64 daerah aliran sungai yang rusak di seluruh Indonesia,” katanya.

Lembaga juga mengatakan, pemulihan Indonesia “dari ketidakadilan dan bencana ekologis” harus dilakukan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. “Mengharapkan pendanaan asing dari skema pasar maupun utang luar negeri hanya akan menambah masalah di kemudian hari.”

Data Departemen Keuangan beberapa bulan terkahir menyebutkan utang Indonesia telah mendekati angka Rp 1.700 triliun, menguras sumber-sumber pendapatan negara dan pada gilirannya kemampuan negara mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat.  [Islam Times/K-014/ON]
kode topik : 67230
kirimkan topik ini kepada kawan
kirimkan topik ini kepada kawan
terima file dimaksud
terima file dimaksud
ruang terkait
ruang terkait
adres email :
pandangan anda :
tunjuk alamat email