Uzi Arad, penasihat senior Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan hari Senin bahwa dia yakin situasi dengan Iran mungkin meningkat; Teheran mungkin harus membayar mahal dengan apa yang disebutnya menentang dunia.
"Israel sedang diam, dalam tindakan melawan terorisme di Timur Tengah, dan karena itu banyak peristiwa terjadi di kawasan itu, berada di puncaknya," kata Arad dalam sebuah konferensi di kota pantai Herzliya.
Arad membuat komentar ketika politisi Israel mendalangi gelombang operasi penyamaran dan rencana teror di berbagai negara, termasuk Yordania, Suriah, Libanon dan Iran.
Dalam insiden terbaru dimana badan intelijen Israel, Mossad, telah dituduh membunuh komandan senior Palestina, Mahmoud al-Mabhouh, di Dubai pada 20 Januari.
Para pejabat Hamas mengatakan mereka memiliki bukti konkret bahwa Mossad melakukan pembunuhan tersebut.
Klaim mereka telah didukung oleh Kepala Kepolisian Dubai Dhahi Khalfan. "Itu bisa jadi Mossad," kata Khalfan Dhahi Kepala polisi dikutip AFP pada hari Minggu.
Komentar juga datang setelahi laporan media Minggu mengungkapkan bahwa sekutu setia Tel Aviv telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan landasan rudal darat Patriot di wilayah sebagian sekutu Arab di kawasan Teluk Persia.
Peningkatan yang diungkapkan terjadi pada saat keadaan kritis Tehran-Washington. Pada hari Kamis, Senat AS mengesahkan rancangan undang-undang yang mendukung sanksi keras pada setiap entitas, individu, perusahaan atau bahkan negara, yang berurusan dengan minyak bumi halus Iran.
Washington menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir dan telah bertahun-tahun dikenakan sanksi serta ancaman perang untuk memaksa pemerintah Tehran menghentikan kegiatan nuklirnya.
Iran yang berada di bawah berbagai sanksi AS setelah Revolusi Islam - yang menumbangkan raja (dinasti Pahlevi) pada tahun 1979 - menolak tuduhan itu sebagai bermotif politik.
Program nuklir Iran diluncurkan pada tahun 1950-an dengan bantuan Amerika Serikat sebagai bagian dari program Atom for Peace. Setelah Revolusi tahun 1979, perusahaan-perusahaan Barat yang bekerja pada program Iran menolak untuk memenuhi kewajiban mereka meskipun mereka telah dibayar lunas.
Iran adalah penandatangan Nuclear Non-Proliferasi dan, tidak seperti sebagian negara tetangga, telah membuka situs pengayaannya untuk inspeksi PBB. [IslamTimes/R]
