Tuesday 13 July 2010 15:50
Share/Save/Bookmark
Political Development
Islam Times- Politik adalah kepemimpinan kolektif bangsa yang bisa diaktifkan oleh segelintir orang yang secara damai atau paksa atas arus hubungan antar individu, kelompok, partai, kekuatan-kekuatan sosial, fungsi-fungsi pemerintahan dalam negara, juga hubungan-hubungan antar negara dalam skala internasional untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing.
Political Development
Dan, political development adalah kepemimpinan dan pengaturan atas hubungan antar individu, kelompok, fungsi-fungsi pemerintahan, dan hubungan antar negara skala internasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karenanya, politik dan political development menjadi sangat penting.

Political development, awal mulanya dihembuskan oleh kalangan elite dan pemilik modal lalu digunakan para ekonom dan intelektual, yang dengan posisi ini mampu merebut peran penting dalam kancah politik. Karenanya, isu political development sampai saat ini tidak terdefinisikan dengan cermat dan tegas. Kendati demikian, isu ini terdiri atas dua kata; political (politik) dan development (pembangunan), dan setiap masing-masing istilah, pengertiannya bisa memperjelas maksud dari isu tersebut.

Political development adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh personal atau badan atau masyarakat dengan memanfaatkan sarana, alat terbaik, berdasarkan pada pola dan perencanaan matang, sehingga bisa mencapai tujuan secepat dan sebaik mungkin.

Kata “secepat” mengisyaratkan pada aspek kuantitas, yakni jangka waktu pencapaian tujuan, dimana kesamaan kepentingan-kepentingan dengan kepentingan masyarakat akan melahirkan partisipasi massa seluas mungkin untuk mencapai kepentingan itu. Adapun kata “sebaik” menunjuk pada kualitas, yakni cara pencapaian tujuan, dimana kualitas akan bermakna kaitannya dengan perangkat-perangkat dan dengan sisi normatif penggunaannya serta tujuan yang dimaksudkan.

Kendati ada kesamaan dalam sebagian persoalan namun, tujuan masing-masing negara lumrah berbeda-beda. Misalnya di negara kita, Indonesia, tujuannya ialah memenuhi kesejahteraan materi dan ekonomi yang disertai dengan pertumbuhan budaya dan pembangunan non spitirualitas. Lebih singkatnya, memenuhi kesejahteraan duniawi masyarakat belaka tanpa pembangunan aspek dan nilai spritualitas.

Atas dasar itu, postulat gagasan pengembangan dan pembangunan politik di tanah air kita terletak pada nilai kuantitas, yaitu bagaimana memobilisasi rakyat sebanyak mungkin dalam kegiatan politik dan minus pemahaman mereka sebaik mungkin akan urusan-urusan politik dalam artian mengatur dan memimpin individu, kelompok dan golongan sebaik-baiknya. Karenanya pengembangan dan pembangunan politik di Indonesia, tidak lebih hanya berusaha mencerabut identitas jatidiri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat. Lebih tepatnya, istilah political development di tanah air adalah sekedar menyiapkan dan membuka peluang lebar-lebar untuk operasi serangan budaya luar.

Semantara isu political development yang merupakan gabungan dari dua istilah; political (politik) dan development (pembangunan), adalah konsep abstraksial yang bisa didefinisikan sesuai dengan ciri khas dan kepentingan. Ciri khas menunjukkan, sebuah negara mampu menilai bahwa masyarakatnya berada pada tingkat dalam pencapaian political development; yaitu berada pada jajaran negara-negara nomor wahid (geng kasta unggul) atau berada pada tingkat pembangunan yang labil dan pada jajaran negara-negara terkucilkan.

Sebagian politikus, menjadikan pelembagaan dan strukturisasi negara sebagai standar tunggal dalam political development. Atas dasar ini, sebagian sistem politik dinyatakan telah berkembang jika telah melengkapi dirinya dengan lembaga-lembaga yang sudah stabil dan terstruktural. Oleh karena itu, salah satu dari ciri-ciri khas utama dari sistem yang berkembang ialah menjamurnya lembaga-lembaga.

Leonard Binder menilai, proses political development dinyatakan berhasil jika memenuhi empat kriteria:

1. Pergeseran identitas; dari identitas agamis menjadi identitas kebangsaan, dari identitas tradisi menjadi identitas modern.
2. Pergeseran legalitas; dari satu sumber transcendental ke satu sumber nontransendental.
3. Perubahan dalam partisipasi politik; dari elite ke akar rumput, dari keluarga ke golongan.
4. Perubahan kriteria jabatan; dari kekeluargaan menjadi swakarya dan kecakapan individu.

Dari satu sudut pandang lain, ciri khas political development dibagi kepada dua tahapan: legalitas dan kompetensi. Dengan begitu, berkembang dan mundurnya sebuah negara ditentukan oleh kemajuan dan pembangunan dua aspek utama tersebut.

Legalitas yaitu rasionalitas seseorang untuk memerintah atas orang atau kelompok lain. Dengan kata lain, legalitas adalah akumulasi jawaban atas sebuah pertanyaan; mengapa seseorang atau sekelompok manusia mempunyai wewenang memerintah atas selainnya? Semakin jawaban atas pertanyaan ini cermat dan rasional, maka pemerintahannya pun dari aspek legalitas semakin berkembang dan maju.

Adapun pada tahapan kompetensi, yang di dalamnya terdapat sebagian ciri khas pembangunan dan pengembangan politik, pandangan dunia ilahi (monteisme) menuntut bahwa kita harus bergerak di dalam batas-batas hukum Tuhan. Dengan kata lain, manakala sekumpulan ciri khas itu atau sebagian elemen dari satu ciri khas itu melazimkan peneledoran hukum-hukum yang pasti dan tetap dalam agama, maka hukum-hukum dan undang-undang Tuhan harus didahulukan. Dan hal-hal yang bertentangan dengan agama mesti dikesampingkan.

Misalnya dan umumnya kebebasan press. Kebebasan press dapat diterima agama sejauh tidak menyebabkan penghancuran dan pemberangusan dasar dan nilai agama, nilai-nilai kehormatan dan kepentingan umum serta ketertiban bangsa. Sebagaimana semaraknya kegiatan-kegiatan politik sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran atas upaya merongrong kesatuan dan integritas bangsa.

Hal penting dari postulat political development adalah relativitas pengetahuan. Artinya, tidak ada seorang pun dan tidak ada pemikiran yang mutlak benar ada. Atas dasar ini, pemahaman kita terhadap agama dan teks-teksnya pun tidak terkecualikan dari kaidah ini, sebagimana istilah keragaman pemahaman agama yang kita kenal. Maka tidak perlu lagi bersikeras membela hal yang dianggap sebagai prinsip dan nilai agama yang tidak bisa berubah dan diganggu gugat. [on/islamtimes]
kode topik : 30949
kirimkan topik ini kepada kawan
kirimkan topik ini kepada kawan
terima file dimaksud
terima file dimaksud
ruang terkait
ruang terkait
adres email :
pandangan anda :
tunjuk alamat email