Wednesday 29 February 2012 10:07
Share/Save/Bookmark
Iran vs Hegemoni Global
Salehi: Standar Ganda Barat, Ancaman Paling Serius Terhadap NPT
IslamTimes - Menteri luar negeri Iran dalam pidato di Jenewa mengatakan, penerapan standar ganda kepada negara-negara Non-Proliferasi nuklir (NPT) adalah ancaman paling serius terhadap integritas.
Salehi: Standar Ganda Barat, Ancaman Paling Serius Terhadap NPT

Berpidato dalam Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa pada hari Selasa, Ali Akbar Salehi mencatat, sementara negara-negara anggota NPT di Timur Tengah berada di bawah meningkatnya tekanan untuk melepaskan hak nuklir mereka, namun ini berbeda saat memberlakukan rezim tertentu yang tidak mengambil bagian dalam perjanjian itu.

Mengacu pada kepemilikan senjata nuklir yang dimiliki rezim Zionis Israel, Salehi menyatakan, risiko besar saat rezim Zionis yang bukan anggota NPT memiliki senjata nuklir. Rezim telah memprovokasi negara-negara regional lainnya untuk tidak bergabung dalam konvensi internasional tentang pelucutan senjata pemusnah massal.

"Diskriminasi, standar ganda, dan kemunafikan adalah kata-kata yang dapat terbaik dalam menggambarkan perilaku beberapa negara (pemilik) senjata nuklir," tambahnya.

"Energi nuklir tidak sama dengan mengembangkan senjata nuklir, adalah hak-hak bangsa lain untuk penggunaan energi nuklir damai, ini harus serius dipertimbangkan," kata Salehi.

Menteri luar negeri Iran lebih lanjut menyatakan bahwa senjata nuklir tidak punya tempat dalam doktrin pertahanan Iran.

"Berdasarkan fatwa dari pemimpin tertinggi memproduksi, memiliki, atau bahkan menggunakan senjata nuklir adalah ilegal. Penggunaan senjata nuklir ini amatlah berbahaya dan dilarang karena dianggap sebagai dosa besar," lanjut Salehi.

Salehi menekankan bangsa Iran tidak akan pernah menyerah untuk mempertahankan haknya dalam penggunaan energi nuklir damai dan tidak akan pernah menyerah pada ancaman atau terorisme.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB adalah sebuah badan antar-pemerintah yang beranggotakan 47 negara. Organisasi yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2006 itu bertujuan menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia.[IT/r]
kode topik : 141704
kirimkan topik ini kepada kawan
kirimkan topik ini kepada kawan
terima file dimaksud
terima file dimaksud
ruang terkait
ruang terkait
adres email :
pandangan anda :
tunjuk alamat email