Menormalisasi Islamofobia dengan Dalih Kebebasan Berekspresi*

Baru-baru ini, ` menyaksikannya di Stockholm dan Den Haag, di mana Al-Qur'an dinodai di siang bolong, dan seperti biasa negara-negara Barat tidak hanya menjadi penonton bisu tetapi juga menjadi pemandu sorak untuk itu.

Pada 23 Januari, Edwin Wagensveld, seorang politikus sayap kanan Belanda, seorang provokator dan pemimpin kelompok Islamofobia Pegida, merobek halaman-halaman Alquran di Den Haag, ibu kota administratif Belanda.

Dua hari sebelumnya, dalam tindakan provokatif lainnya, politisi sayap kanan Rasmus Paludan, seorang warga negara ganda Denmark-Swedia, yang dikenal karena ekstremisme anti-Islamnya, membakar Al-Quran di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm di bawah perlindungan polisi dan dengan izin dari otoritas.

Seminggu kemudian, Paludan mengulangi perbuatannya, membakar salinan kitab Islam yang dihormati di luar masjid di Denmark, lagi-lagi di bawah perlindungan polisi.

Secara alami, hal itu memicu kemarahan, kemurkaan dan kecaman di seluruh dunia, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim.

Terlepas dari permintaan yang sah untuk tindakan hukum terhadap provokasi semacam itu yang melukai perasaan 1,4 miliar Muslim di seluruh dunia, pemerintah Barat tidak melakukan apa pun kecuali mengeluarkan pernyataan yang menyelamatkan muka.

Kelambanan dan ketidakpedulian mereka datang di bawah pakaian kebebasan berbicara dan berekspresi – yang memberi mereka izin untuk dengan berani menghina dan melecehkan Islam dan Muslim dan dengan mudah lolos begitu saja.

Kejahatan kebencian anti-Muslim terutama ditujukan untuk memprovokasi dan menyakiti komunitas Muslim. Dalam kasus-kasus baru-baru ini, pemerintah yang bersangkutan tidak hanya menolak untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut tetapi juga mengizinkannya dan memberikan perlindungan.

Media Barat juga bungkam kecuali melaporkan reaksi dari dunia Muslim. Cakupan mereka terutama difokuskan pada bagaimana insiden ini berpotensi berdampak pada upaya ambisius Swedia untuk menjadi anggota NATO.

Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama Islam dikompromikan dalam masyarakat Barat yang dengan cepat melakukan sekularisasi.

Islamofobia mendominasi

Menariknya, beberapa negara Barat memiliki undang-undang penodaan agama yang dirancang untuk melindungi keyakinan agama dan mencegah pelanggaran terhadap keyakinan tersebut.

Penghujatan didefinisikan sebagai tindakan berbicara dengan cara yang menunjukkan ketidakhormatan kepada Tuhan atau kesucian suci. Di beberapa negara Eropa, itu adalah kejahatan yang dapat dihukum. Hukuman berkisar dari denda hingga hukuman penjara.

Namun, pada 2017, Denmark mencabut undang-undang penistaan agama, dan undang-undang Swedia terakhir yang melarang penistaan agama dibatalkan pada tahun tujuh puluhan. Itu digantikan oleh undang-undang baru yang disebut "agitasi terhadap sekelompok orang tertentu" yang tidak melindungi agama tetapi para praktisi mereka.

Belanda, Prancis, Yunani, Inggris, Wales, Islandia, Irlandia, Norwegia, dan Skotlandia juga termasuk di antara negara-negara yang mencabut undang-undang tersebut.

Beberapa negara Eropa lainnya seperti Jerman juga mempertimbangkan untuk mengambil langkah serupa.

Bahkan, di negara-negara di mana undang-undang tersebut diberlakukan, tidak serta merta mencakup semua penghinaan terhadap agama dan penodaan Al-Qur'an.

Sayangnya, dekriminalisasi kejahatan rasial seperti itu dan terus mengabaikan penghinaan terhadap Islam dan penodaan kesuciannya, seolah-olah untuk membela kebebasan berekspresi, pasti akan mengakibatkan Islamofobia dan kejahatan terkait Islamofobia dan bahkan pembunuhan.

Pada Juli 2021, Dewan Nasional Muslim Kanada (NCCM) mengumumkan bahwa Kanada mengalami lebih banyak pembunuhan massal yang dimotivasi oleh Islamofobia dalam lima tahun terakhir dibandingkan negara lain mana pun di Kelompok Tujuh (G7).

Pada Januari 2017, penembakan Masjid Kota Quebec menyebabkan enam jemaah tewas dan 19 luka-luka. Itu adalah salah satu pembunuhan massal paling mematikan dalam sejarah Kanada.

Pada Agustus 2022, serangkaian pembunuhan pria Muslim di New Mexico di negara bagian New Mexico AS mengirimkan gelombang kejutan melalui komunitas Muslim di seluruh negeri.

Standar paradoks

Sementara negara-negara Eropa mengambil langkah-langkah untuk mendekriminalisasi penistaan dan mendorong Islamofobia dan anti-Islamisme, sikap mereka terhadap anti-Semitisme tetap jelas.

Penolakan Holocaust adalah tindak pidana di banyak negara anggota UE, antara lain termasuk Jerman, Yunani, Prancis, dan Belanda.

Di beberapa negara Eropa, penyangkalan Holocaust dapat dihukum penjara berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Pada April 2021, Menteri Kehakiman Swedia Morgan Johansson mengatakan dia sangat yakin bahwa penyangkalan Holocaust harus dibuat ilegal di negaranya, mengumumkan bahwa pemerintah telah membentuk komite parlementer untuk menyelidiki masalah ini secara lebih rinci.

Dengan standar yang sama, kartunis, editor dan penerbit majalah "satir" Prancis Charlie Hebdo yang memiliki kebiasaan mengejek tokoh dan kesucian Islam juga harus ditahan dan diadili.

Namun sayangnya, prasangka terhadap Muslim pada dasarnya telah dinormalisasi dan standar ganda Barat dalam hal ini hanya mengobarkan api Islamofobia.[IT/r]
  *Maryam Qarehgozlou adalah seorang jurnalis yang berbasis di Teheran yang telah meliput secara luas urusan lingkungan, kesehatan, teknologi, dan Timur Tengah sejak 2015.