Islam Times - Jejak dan Modus Super Power di Indonesia

Islam Times - Aksi dari dalam ini bukan hal baru dan aneh, karena Super Power begitu lihai membuat jaringan baja di setiap negara yang berada di bawah hegemoninya, baik melalui jaringan sosial masyarakat (LSM, NGO dan sejenisnya), militer dan kepolisian secara legal atau semi legal.

Istilah Super Power -- mulai bertiup setelah Perang Dunia II -- menunjukkan keberadaan negara yang punya kekuasaan (hegemoni) terhadap negara lain. Hingga hari ini, istilah Super Power biasanya merujuk pada dua atau tiga negara; Amerika, Uni Soviet dan Inggris.

Menurut Professor Paul Dukes, berbekal kekuatan militer, ekonomi, politik, dan budaya yang mumpuni, Super Power berupaya mempertahankan cakram kekuasaannya lewat pengaturan potensi dan pengaruh ekonomi yang luas bahkan membentuk sebuah ideologi universal. Dan memang itulah yang sekarang sedang terjadi di lapangan.

Amerika, salah satu Super Power, membangun kekuatan militer, ekonomi dan idiologi di berbagai negara, bahkan di negara rivalnya.

Amerika sudah membungun sekitar 800 pangkalan militer di seluruh dunia. Amerika juga menggalang kekuatan ekonomi dengan menciptakan kapitalisasi pasar dan investasi luar negeri sambil tak lupa memasarkan idiologi liberal yang akan memuluskan semua proyeknya.

Di sisi lain, negara-negara ‘tidak super’ baik itu negara maju, berkembang, sedang berkembang atau belum berkembang di lapangan menjadi objek Amerika. Negara seperti Indonesia, merupakan bagian tak terpisahkan yang berada di bawah hegemoni Amerika. Semua percaturan ekonomi, politik, sosial budaya dan militer Indonesia berada di bawah pengaruh Amerika.

Indonesia tidak akan dibiarkan menentukan hidup dan melayani kepentingannya sendiri karena itu menghancurleburkan kesempatan Amerika untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Tak heran, jika pemerintah Indonesia berani memutuskan sesuatu yang tak melayani kepentingan Super Pawer, maka nada-nada penentangan, baik dari luar maupun dalam negeri akan segera bertalu-talu. Dari luar, semua sekutu Super Power akan menentang dengan segala bentuk, mulai dari tekanan diplomatik, penjatuhan sanksi, bahkan ancaman aksi militer. Dari dalam, para pendukung Super Power akan mempermainkan opini publik lewat kancah politik, bahkan lewat suara-suara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aksi ini bisa sedemikian jauh hingga terendus acaman separatis atau malah kudeta.

Aksi dari dalam ini bukan hal baru dan aneh, karena Super Power begitu lihai membuat jaringan baja di setiap negara yang berada di bawah hegemoninya, baik melalui jaringan sosial masyarakat (LSM, NGO dan sejenisnya), militer dan kepolisian secara legal atau semi legal.

Keberadaan Super Power di Indonesia membuat negara ini dipaksa menjadi pelayan abadi, tanpa melihat kepentingan rakyat yang ada. Jika ada pihak-pihak yang berusaha melawan ‘nasib’ ini maka mereka akan mengalami ‘derita’ tidak terkira, termasuk rakyat yang tak berdosa. Mereka yang patuh akan punya ‘nasib lebih baik’ dibanding mayoritas masyarakat atau rakyat.

Perlu diingat, sekalipun rakyat menolak kekuasaan hegemoni ini, rakyat akan tetap menderita karena mereka tidak dapat melakukan sesuai sesuai kehendak. Mereka akan disitir untuk melakukan sesuatu yang sudah di tetapkan Amerika. Banyak sekali contoh konkrit tentang bahaya mematikan hegemoni ini baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Ini tak sulit dipahami atau dirasakan. Bahkan mereka yang mengabdi pada Super Power pun mengetahui efek itu meski mereka tak mau mengakuinya. Dengan mendukung Super Power, mereka pada hakikatnya sudah menjual integritas negara, kekayaan rakyat dan yang pasti nasib rakyat Indonesia.[IT/r]