Jamal Khashoggi dan Kebebasan Berpendapat di Saudi Arabia

Kasus pembunuhan jurnalis Khashoggi heboh diberitakan oleh media-media internasional sepintas menggambarkan wajah kekejaman Arab Saudi, tapi menjadi sangat ironis justru pada saat yang sama media-media internasional memilih bungkam atas kekejaman Arab Saudi di Yaman yang mengorbankan ribuan jiwa. terbunuhnya Khashoggi jelas membuat citra Saudi kian buruk di mata internasional, sebagai dampaknya perusahaan-perusahaan internasional melayangkan protes keras terhadap kerajaan Saudi.

CEO Uber Dara Khosrowshahi serta sejumlah petinggi di Ford, Google dan JPMorgan Chase misalnya, menyatakan tidak akan menghadiri acara tahunan Future Investment Intiative (FII) yang akan diselenggarakan oleh kerajaan Saudi. Padahal FII yang dijuluki sebagai Davos in the Desert adalah ajang penting bagi ekonomi Saudi untuk mewujudkan proyek ekonomi visi 2030 yang dicetuskan putra mahkota Mohammed bin Salman. Jelas, kekejaman Saudi terhadap Khashoggi menunjukkan citra buruk Saudi di mata internasional.

Dugaan pembunuhan Khashoggi yang melibatkan Mohammed bin Salman gencar diberitakan Washington Post terbukti. Seperti dilaporkan Al-Jazeera, pada Sabtu (20/10). Kerajaan Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi dibunuh di dalam konsulat Saudi di Istanbul Turki. Hingga hari ini, Saudi tidak menyebutkan di mana jenazah Khashoggi yang menurut intelejen Turki telah dimutilasi itu disembunyikan.

Seperti kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya, dalam sebuah wawancara pada bulan Maret lalu, Khashoggi mengkritik tindakan represif Saudi terhadap aktivis HAM yang aktif memprotes dan mengutuk kekejaman perang Saudi di Yaman. Memang putra mahkota Mohammed bin Salman sedang mencanangkan reformasi besar-besaran khususnya di bidang ekonomi, tetapi upaya reformasi tersebut diikuti oleh rentetan kekerasan politik, HAM dan pembungkaman paksa.

Sebelum terjadinya kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, otoritas kerajaan Saudi sejak dulu memang terkenal sangat buruk dalam rekam jejak perlindungan kebebasan politik. Tak terkecuali di bawah pemimpin Mohammed bin Salman. Ingat saja pada 2016 kerajaan Saudi membunuh dengan memenggal kepala ulama Qotif Syaikh Nimr al-Nimr (02/01) dikarenakan Syaikh Nimr tercatat sebagai ulama Arab Saudi yang vokal menyuarakan aspirasi masyarakat kecil yang selalu dipinggirkan dan didiskriminasi. Ia termasuk salah satu dari 47 orang yang dieksekusi dari 12 lokasi di Arab Saudi setelah dinyatakan bersalah tanpa pengadilan. Dari 47 terpidana mati tersebut dua diantaranya warga negara asing yaitu Kanada dan Mesir, sedangkan sisanya warga negara Arab Saudi.

Para Imam di Arab Saudi yang tak sependapat dengan otoritas Mohammed bin Salman dalam menjalankan pemerintahan dicebloskan ke penjara. Kebijakan tangan besi Saudi juga berlaku pada aktivis dan akademis yang vokal terhdapa pelanggaran isu-isu HAM. Amnesty Internasional mencatat, terdapat 4 pegiat HAM yang dipenjara sejak awal 2018. Pada Januari kerajaan Saudi memenjarakan Mohammad al-Otaibi divonis 14 tahun penjara dan Abdullah al-Attawi dijatuhi 7 tahun penjara. Keduanya dipenjara hanya karena mendirikan organisasi HAM. Sebulan setelahnya, hukuman penjara dijatuhkan kepada dua aktivis HAM yaitu Essam Koshak divonis 4 tahun penjara dan Issa al-Nukheifi 6 tahun penjara.

"hukuman keras yang dijatuhkan kepada mereka menunjukkan bahwa menjunjung kebebasan berekspresi tidak termasuk dalam proses “transformasi” yang dijanjikan (Kerajaan Arab Saudi)", tulis Amnesty Internasional. Sementara itu, jumlah orang yang dieksekusi mati juga meningkat. Menurut catatan organisasi HAM Reprieve, sejak Mohammed bin Salman berkuasa di Kerajaan Saudi. Delapan bulan sejak ia menjabat, sebanyak 133 orang telah dieksekusi mati. Delapan bulan sebelumnya jumlah orang yang dieksekusi mati berjumlah 67 orang.

Reprieve juga menyebutkan, naiknya tren hukuman mati di Saudi sebagai akibat untuk membungkam protes-protes pro demokrasi. "Banyak anak muda dan anak-anak telah ditangkap, disiksa dan dijatuhi hukuman mati berdasarkan ‘pengakuan’ paksa dan bukti yang diperoleh dari pemantauan dan pengawasan siber", catat Reprieve. Washington Post melaporkan, Arab Saudi tidak akan pernah menjadi negara demokrasi dan akan terus mempertahankan sistem monarki absolut.

"Ketika kita membicarakan mengenai reformasi politik, Mohammad bin Salman sama reaksionernya dengan elite politik Wahabi, jika dulu negara ini bisa dijalankan dengan  konsensus oleh sejumlah pangeran senior, sekarang semuanya mengerucut ke satu orang dengan sedikit masukkan ndari ayahnya." Ujar David Ottaway (pengamat spesialis Arab Saudi dari Wilson Center.

Sumber : Amnesty Internasional, CNN, Al-Jazeera, Washington Post, Reprieve.

Penulis: Abdul Hakim, aktivis tinggal di Jakarta