Jurnalis Palestina: Washington Akhiri Solusi Dua Negara

Dalam Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, mayoritas Demokrat berencana untuk memilih resolusi yang akan menyatakan dukungan untuk solusi dua negara, Texas melaporkan.
 
Pemungutan suara mungkin berlangsung secepatnya.

Solusi dua negara mengacu pada resolusi yang diusulkan dari konflik Zionis Israel-Palestina, dan mendukung gagasan pembentukan negara Palestina yang merdeka, bersama dengan mengakui hak Zionis Israel untuk hidup.

Tetapi bagi banyak orang Palestina, pertimbangan ini terlalu kecil dan terlambat.

Akhir solusi dua negara?

Menurut jajak pendapat yang dilakukan pada bulan September oleh Pusat Palestina untuk Penelitian Kebijakan dan Survei, dukungan untuk solusi dua negara telah menurun dari sebelumnya 47 menjadi 42 persen di antara warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, dengan 32 persen menyatakan dukungan untuk solusi satu negara yang mengandaikan penciptaan negara bersatu yang akan mencakup warga Israel dan Palestina.

Survei menemukan bahwa alasan di balik penurunan itu terletak pada ekspansi konstan Zionis Israel ke Tepi Barat.

Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Zionis Israel Naftali Bennett menyetujui pembangunan lingkungan baru di Hebron, sebuah kota Palestina di Tepi Barat.

Zionis Israel telah meningkatkan pembangunan di Tepi Barat sejak perang 1967, setelah merebut daerah itu dari Yordania. Selama bertahun-tahun, telah didirikan lebih dari 250 kota dan pos-pos ilegal - yang merupakan rumah bagi lebih dari 400 ribu pemukim Yahudi yang merupakan sekitar 14 persen dari populasi Tepi Barat.

Diperlukan mediator lain

Tapi Sanaa Kamel, seorang jurnalis Palestina dari Gaza, mengatakan ekspansi Zionis Israel bukan satu-satunya alasan kekecewaan di kalangan warga Palestina.

"Palestina kehilangan kepercayaan mereka pada AS sebagai perantara yang jujur ​​dan independen antara Zionis Israel dan Palestina. Sebagai akibat dari bias Washington, Palestina merasa perlu untuk menghukum AS dan mengakhiri keterlibatannya dalam konflik," katanya, merujuk pada sejumlah langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump yang membuat marah Palestina.

Pada awalnya itu adalah pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Zionis Israel dan langkah kedutaannya selanjutnya ke kota yang disengketakan. Kemudian itu adalah pengakuan kedaulatan Zionis Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diakui sebagai bagian dari Suriah di bawah hukum internasional, dan baru-baru ini adalah keputusan untuk membatalkan kebijakan lama AS tentang pemukiman di Tepi Barat selama beberapa dekade, karena tidak lagi menyebutnya ilegal menurut hukum internasional.

Itu sebabnya, kata Kamel, Palestina perlu memalingkan muka dari AS dan memilih mediator yang lebih objektif. Ini bisa berupa Rusia atau Cina. "AS telah menembak dirinya sendiri dengan mendukung pemerintahan Benjamin Netanyahu yang gila perang. Rakyat Palestina tidak membenci Zionis Israel tetapi kami membenci para pemimpin mereka, yang menyangkal hak-hak dasar rakyat Palestina dan kami tidak menghargai pemerintah AS. karena mendorong kepemimpinan Palestina untuk menerima konsesi yang tidak sesuai dengan publik," katanya melalui telepon.

Mengatasi masalah rumah tangga terlebih dahulu

Namun, Kamel percaya bahwa Palestina juga kecewa dengan pemimpin mereka sendiri dan kurangnya kemajuan dalam pembicaraan persatuan yang terhenti antara Fatah, yang mengendalikan Tepi Barat, dan Hamas, yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza. Perpecahan antara kedua faksi terjadi pada 2007 setelah Hamas menindak para pejabat Fatah, mengusir mereka dari Jalur dan membangun kontrol mereka sendiri.

"Palestina terpecah belah dan karena itu mereka tidak dapat datang sebagai satu kesatuan dan menghadapi Zionis Israel dan AS. Jadi sebelum kita berkonsentrasi pada negosiasi dengan Zionis Israel, kita perlu mengatasi perpecahan internal kita terlebih dahulu dan menyelesaikan serangkaian masalah dalam negeri, termasuk kemiskinan," diringkas Kamel.

Menurut Biro Pusat Statistik Palestina, pengangguran di Tepi Barat mencapai lebih dari 17 persen pada tahun 2018. Di Gaza situasinya lebih buruk, dengan lebih dari 52 persen penduduknya menganggur. Kemiskinan adalah satu lagi sakit kepala, dengan 5,8 persen orang di Tepi Barat dan 33 persen warga Gaza hidup dalam kemiskinan yang dalam.[IT/l]