Islam Times - Selingkuh Pejabat AS dalam Perang di Afghanistan

Islam Times - Pejabat senior AS gagal mengatakan yang sebenarnya tentang perang di Afghanistan selama kampanye 18 tahun - dan menyembunyikan "bukti tidak salah" tentang kekalahan AS, menurut laporan yang diterbitkan oleh Washington Post (WP) pada Ahad, 08/12/19.

Laporan tersebut didapatkan dari arsip dokumen pemerintah AS di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi setelah pertempuran hukum selama tiga tahun. WP menulis, pejabat Amerika membuat "pernyataan indah yang mereka tahu salah" tentang konflik bersenjata terpanjang dalam sejarah AS.

Laporan itu mencakup lebih dari 2.000 halaman catatan wawancara yang sebelumnya tidak diterbitkan dengan orang-orang yang memainkan peran langsung dalam perang selama pemerintahan Bush, Obama dan Trump, termasuk para jenderal, diplomat dan para pekerja bantuan dan pejabat Afghanistan, menurut Washington Post.

Makalah tersebut merujuk pada laporan The Afghanistan Papers - referensi ke The Pentagon Papers, studi Departemen Pertahanan rahasia atas keterlibatan militer Amerika di Vietnam dari 1945 hingga 1967, yang diterbitkan oleh New York Times dan Washington Post pada tahun 1971.

Dalam kasus Afghanistan misalnya, ratusan orang menghujamkan kritik tumpul tentang bagaimana AS terperosok hampir dua dasawarsa peperangan, kritikan, frustrasi, dan pengakuan terpendam.

"Kami sama sekali tidak memiliki pemahaman mendasar tentang Afghanistan - kami tidak tahu apa yang kami lakukan," kata Douglas Lute, seorang jenderal Angkatan Darat bintang tiga yang merupakan komandan perang Afghanistan Gedung Putih selama pemerintahan Bush dan Obama, kepada situs pemerintah pada 2015.

"Apa yang kita coba lakukan di sini? Kami tidak memiliki gagasan jelas tentang apa yang kami lakukan," tambah Lute, menurut laporan itu.

"Jika orang-orang Amerika mengetahui besarnya disfungsi ini ... 2.400 nyawa hilang," katanya ketika ia menyalahkan kematian pasukan Amerika yang disorot oleh birokrasi di antara Kongres, Pentagon dan Departemen Luar Negeri.

"Siapa yang akan mengatakan ini sia-sia?" Tambahnya.

Sejak 2001, lebih dari 775.000 anggota layanan Amerika telah dikerahkan ke Afghanistan. Dari mereka, 2.300 tewas dan 20.589 terluka dalam aksi, menurut Departemen Pertahanan.

Pejabat AS juga mengakui, strategi militer mereka cacat fatal dan Washington menyia-nyiakan sejumlah besar uang untuk mencoba membuat kembali Afghanistan menjadi negara modern.

Mereka juga menjelaskan upaya pemerintah AS yang gagal untuk mengurangi korupsi tidak terkendali, membangun pasukan fungsional Afghanistan dan pasukan polisi, dan mengendalikan perdagangan opium yang menguntungkan di Afghanistan.

Meskipun biaya yang dikeluarkan dalam perang di Afghanistan sangat mahal, pemerintah AS belum melakukan penghitungan komprehensif tentang berapa banyak yang telah dihabiskan, kata laporan itu.

Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS telah menghabiskan atau mengalokasikan antara $ 934 miliar dan $ 978 miliar, menurut laporan dengan perkiraan yang disesuaikan dengan inflasi dari Neta Crawford, co-direktur Proyek Biaya Perang di Brown University.

"Apa yang kita dapatkan dari upaya $ 1 triliun ini? Apakah bernilai $ 1 triliun?" kata Jeffrey Eggers, pensiunan Angkatan Laut SEAL dan staf Gedung Putih untuk Bush dan Obama, dalam dokumen.

"Setelah pembunuhan Osama bin Laden, saya mengatakan, Osama mungkin tertawa di kuburannya yang berair mengingat berapa banyak yang telah kita habiskan untuk Afghanistan," tambahnya.

Dokumen-dokumen itu juga bertentangan dengan narasi lama presiden AS, komandan militer dan diplomat yang meyakinkan publik bahwa mereka membuat kemajuan di Afghanistan dan perang itu layak diperjuangkan.

Beberapa orang yang diwawancarai menggambarkan upaya para pejabat pemerintah dan militer yang sengaja menyesatkan publik, mengubah statistik sehingga tampak AS memenangkan perang.

"Setiap titik data diubah untuk memberikan gambaran terbaik," kata Bob Crowley, seorang kolonel Angkatan Darat AS yang menjabat sebagai penasihat senior anti-pemberontakan pada 2013 dan 2014.

"Survei, misalnya, benar-benar tidak dapat diandalkan tetapi justru memperkuat bahwa segala yang kami lakukan adalah benar dan kami menjadi es krim yang dijilati sendiri," katanya.

John Sopko, kepala Kantor Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan, mengatakan; "Rakyat Amerika terus-menerus dibohongi di Afghanistan".

Sebuah Badan yang dikenal sebagai SIGAR, dibentuk oleh Kongres pada 2008 untuk menyelidiki limbah dan penipuan di zona perang.

Pada tahun 2014, SIGAR melakukan lebih dari 600 wawancara untuk sebuah prakarsa berjudul "Lessons Learned" sebuah proyek senilai $ 11 juta untuk mendiagnosis kegagalan kebijakan di Afghanistan sehingga AS tidak akan mengulangi kesalahannya saat akan menyerang suatu negara diberikutnya.

Sebagian besar dari mereka yang diwawancarai adalah orang Amerika, tetapi pejabat SIGAR juga melakukan perjalanan ke London, Brussels dan Berlin untuk mewawancarai sekutu NATO.

Mereka juga mewawancarai sekitar 20 pejabat Afghanistan, mendiskusikan program rekonstruksi dan pembangunan di negara itu.

The Washington Post mengatakan menuntut SIGAR dua kali di pengadilan federal untuk memaksanya mengeluarkan dokumen.

Agensi akhirnya mengungkapkan lebih dari 2.000 halaman catatan dan transkrip yang tidak dipublikasikan dari 428 wawancara, di samping beberapa rekaman audio.

Dokumen-dokumen tersebut mengidentifikasi 62 orang yang diwawancarai, tetapi SIGAR menghapus nama 366 orang lainnya, dengan alasan bahwa orang-orang itu harus dilihat sebagai pelapor dan informan yang identitasnya harus dilindungi.

Sopko, inspektur jenderal, mengatakan dia tidak melakukan kritik pedas dan keraguan tentang perang yang disebutkan para pejabat dalam wawancara.

Dia mengatakan butuh waktu tiga tahun bagi kantornya untuk melepaskan materi karena dia memiliki staf kecil dan karena agen federal lainnya harus meninjau dokumen untuk mencegah rahasia pemerintah tidak dirilis.

"Kami tidak duduk di atasnya," tegasnya, "Kami sangat percaya pada keterbukaan dan transparansi, tetapi kami harus mengikuti hukum. ... Saya memikirkan inspektur jenderal mana pun, saya mungkin yang paling terbuka dalam informasi," tegasnya. [IT]