Pemilihan umum, Partisipasi Rakyat dan Keamanan Nasional

Biasanya, komponen yang paling penting dalam menganalisis tingkat penerimaan dan legitimasi suatu pendirian politik dapat ditarik berdasarkan persentase keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam pemilihan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan menetapkan jalan masa depan dengan memilih calon yang mereka sukai.

Tidak terkecuali Iran, Republik Islam ini juga didirikan berdasarkan kehendak mayoritas rakyat setelah kemenangan Revolusi Islam, dan setelah penggulingan rezim Pahlavi yang lalim pada 1979. Bedanya, seluruh urusan dalam sistem pemerintahan di Iran didirikan berdasarkan demokrasi agama.

Menurut Prinsip 6 konstitusi, urusan negara harus ditangani sesuai dengan suara publik (pemilihan atau referendum), berdasarkan suara rakyat yang memainkan peran penting dalam cara mengelola negara.

Dengan kata lain, sesuai dengan penegasan konstitusi, kotak suara, sebagai perjanjian nasional adalah satu-satunya cara menuju terwujudnya tujuan yang diusulkan yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat di semua bidang. Ini adalah poin jelas yang menunjukkan efektivitasnya selama 40 tahun terakhir.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa melibatkan masyarakat di Iran dalam mengelola urusan adalah sangat penting setidaknya dari dua aspek:

1. Peran aktif masyarakat dalam menentukan masa depan dan memenuhi tuntutan mereka;

2. Diterimanya pendirian politik dan simbol persatuan dan solidaritas nasional.

Pentingnya kedua masalah ini akan menjadi lebih jelas ketika kita menyadari bahwa konsep keamanan nasional dalam suatu pendirian demokratis sangat tergantung pada partisipasi publik. Karena komponen-komponen ini menjamin dan menghidupkan kembali keamanan nasional yang bergantung pada prinsip kepercayaan sebagai pilar paling menonjol dari kekayaan sosial di setiap lembaga politik yang tanda utamanya adalah persentase partisipasi publik.

Keterlibatan rakyat hanyalah satu sisi dari sekeping uang logam dalam perusahaan demokratis. Sisi lain dari koin adalah peran sistem yang berkuasa dan struktur politik. Sistem, berkoordinasi dengan masyarakat yang ditugaskan untuk memenuhi perannya dengan baik.

Karenanya, peran rakyat dalam hal ini sangat penting, namun peran sistem yang berkuasa bahkan lebih vital lagi.

Harus disebutkan bahwa pemenuhan peran tepat oleh pilar sistem yang berkuasa dalam membuat peraturan, mengawasi dan melaksanakan urusan sangat penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan cara sebaik mungkin.

Pada intinya, hal ini akan meringankan kondisi kehidupan, memenuhi tuntutan sosial dan ekonomi masyarakat, dan mencegah penyebaran korupsi dan pada akhirnya akan membawa keadilan sosial. [Islam Times.org' target='_blank'>Islam Times]