Penguatan Internal dan Diplomasi untuk Hadapi Ancaman Resesi

Perseteruan geopolitik yang berlarut-larut itu telah mengganggu rantai pasok dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran di tengah kondisi dunia yang belum sepenuhnya pulih.

Kondisi itu menyebabkan rangkaian efek yang panjang karena telah menyebabkan harga komoditas pangan maupun energi menjadi mahal dan tingkat inflasi melonjak tinggi.

Itulah salah satu pemicu Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada Rabu (27/7) menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin, mendekati level 2,25 persen dan 2,5 persen, karena peningkatan inflasi tidak menunjukkan tanda-tanda pelonggaran yang jelas.

Kenaikan ini langsung direspons oleh bank-bank besar AS, JPMorgan Chase & Co, Citigroup dan Wells Fargo untuk menaikkan suku bunga pinjaman utama sebesar 75 basis poin menjadi 5,5 persen. Saham-saham di Wall Street ikut menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB).

Penguatan suku bunga paling tajam sejak 1994 ini jelas dilakukan untuk meredam inflasi AS yang tercatat mencapai 9,1 persen pada Juni 2022 atau yang tertinggi dalam empat dekade sebagai langkah pengetatan moneter. Dengan demikian, total kenaikan suku bunga (Fed Fund Rate) sejak Maret 2022 menjadi 225 basis poin.

Kondisi ini bisa menjadi alarm berbahaya mengingat setiap AS menaikkan suku bunga acuan, terlebih lagi secara sangat agresif, biasanya diikuti oleh krisis keuangan di negara-negara emerging seperti yang terjadi pada 1974 dan 1980-an.

Profesor Departemen Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science James Morrison menilai langkah pengetatan tersebut berpotensi memperlambat perekonomian AS dan berdampak negatif terhadap perekonomian global.

Secara lebih substantif, implikasi dari kebijakan ini adalah adanya perubahan pola perdagangan antara AS dan Uni Eropa dan juga pola investasi, tidak hanya antara dua ekonomi besar ini, tetapi antara kedua ekonomi dan seluruh dunia, seiring dengan penguatan dolar AS.

Menanggapi kondisi saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia harus tetap waspada karena semua indikator ekonomi dunia mengalami pembalikan yaitu dari sebelumnya pemulihan menjadi pelemahan.

Pada saat yang sama, ia juga melihat kompleksitas dari kebijakan moneter di negara maju, telah berpotensi menimbulkan imbas negatif ke negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Salah satu indikator makro yang harus diwaspadai adalah laju inflasi nasional yang secara tahunan hingga Juni 2022 telah tercatat 4,35 persen, atau tipis di batas target tiga persen plus minus satu persen.

Bank Indonesia (BI) melalui survei pemantauan harga minggu keempat Juli 2022 bahkan mencatat inflasi Juli bisa mencapai 0,5 persen secara bulanan, atau mendekati inflasi Juni 2022 sebesar 0,61 persen.

Perkuat internal

Pemerintah menyadari penguatan kondisi internal perekonomian harus dilakukan dalam masa-masa sulit melalui instrumen fiskal, yang disertai dengan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, termasuk Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, agar tidak rentan terdampak gejolak global.

Di Indonesia, sejak terjadi tren kenaikan harga energi dan pangan, pemerintah telah berupaya agar masyarakat dapat membeli BBM dan LPG dengan harga yang tidak berubah serta menjaga agar penyaluran BBM maupun LPG bisa tepat sasaran.

Konsekuensinya, terdapat pelebaran anggaran subsidi energi dari Rp443 triliun menjadi Rp520 triliun serta belanja perlindungan sosial agar tidak ada masyarakat miskin terdampak gejolak tersebut.

Selain itu, sejak adanya pandemi, pemerintah juga memberikan relaksasi maupun insentif perpajakan kepada dunia usaha maupun pelaku UMKM agar perekonomian tetap berjalan optimal dan tidak terdampak oleh pembatasan aktivitas manusia.

Hal ini sejalan dengan niat pemerintah untuk memperkuat daya tahan sektor usaha prioritas yang memiliki dampak langsung ke masyarakat melalui optimalisasi instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Instrumen APBN tersebut masih berperan penting sebagai shock absorber atau peredam gejolak hingga akhir tahun, mengingat terdapat surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di semester I-2022.

Sementara itu, kebijakan The Fed yang hawkish bisa berdampak langsung ke perekonomian Indonesia yaitu terhadap cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah karena kemungkinan adanya aliran modal keluar atau capital outflow.

BI sebagai penjaga gawang kebijakan moneter juga terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter.

Kepala Grup Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Wira Kusuma mengatakan operasi moneter menjadi langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti yang dapat terjadi.

BI juga berupaya terus menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan suku bunga untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter.

Hingga saat ini, BI yang telah memperkirakan kenaikan FFR hingga 75 basis poin di Juli 2022 dan masih mempertahankan suku bunga acuan alias BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5 persen karena inflasi inti masih terjaga.

Inflasi inti yang mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran pada Juni 2022 tercatat masih berada pada level yang rendah, yakni 2,63 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Sementara itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan bias ke bawah level titik tengah kisaran proyeksi bank sentral yang berada dalam rentang 4,5 persen sampai 5,3 persen, yakni 4,9 persen.

Diplomasi

Tidak hanya BI yang mempunyai prospek bagus hingga akhir tahun, karena Bank Pembangunan Asia (ADB) bahkan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,2 persen pada 2022, melalui dukungan permintaan dalam negeri yang bagus dan pertumbuhan ekspor yang stabil.

Revisi proyeksi tersebut diberikan dalam Asian Development Outlook (ADO) Supplement dirilis Kamis (21/7), atau naik dari prakiraan ADB sebelumnya pada April sebesar 5 persen.

ADB memperkirakan tingginya harga sejumlah komoditas ekspor utama bisa mendatangkan keuntungan berupa penghasilan ekspor dan pendapatan fiskal, sehingga memungkinkan pemerintah untuk memberi bantuan di tengah kenaikan harga pangan, listrik, dan bahan bakar.

Sentimen positif ini menjadi pertanda bahwa Indonesia dinilai menjadi kekuatan ekonomi di regional yang mempunyai kesempatan untuk bertahan dari ancaman resesi global.

Survei Bloomberg terbaru juga menyakini probabilitas Indonesia mengalami resesi hanya 3 persen, bandingkan dengan negara-negara kuat lainnya seperti China yang kemungkinannya mencapai 20 persen, Jepang 25 persen dan AS 40 persen.

Indonesia pun bisa memaksimalkan momentum Presidensi G20 di 2022 untuk menunjukkan peran di tingkat global dan ikut mencari solusi dari rantai pasok yang terhambat akibat faktor geopolitik.

Selain itu, Indonesia bisa memanfaatkan Presidensi G20 untuk mencari dukungan investasi maupun perdagangan, yang selama bertahun-tahun telah berperan penting dalam penguatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Joko Widodo bahkan telah memberikan sinyal untuk memperkuat diplomasi ekonomi tahun ini dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara maju maupun mitra dagang untuk mengurai persoalan global.

Jokowi tidak hanya bertemu Presiden AS Joe Biden maupun pemimpin Uni Eropa dalam pertemuan KTT G7 pada Juni 2022, tetapi juga mengunjungi daerah konflik di Ukraina untuk bertemu Presiden Zelenskyy.

Jokowi juga baru saja melakukan kunjungan singkat ke China, Jepang dan Korea Selatan pada Juli 2022 untuk memperkuat kerja sama bilateral serta mengundang investasi masuk ke tanah air.

Diplomasi serupa juga dilakukan menteri bidang ekonomi untuk mengurai masalah investasi dan perdagangan dalam sektor energi bersih, telekomunikasi maupun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Pemerintah menyakini sejumlah investasi akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat karena telah melakukan sejumlah pembenahan birokrasi dalam perizinan melalui sistem OSS serta penerbitan UU Cipta Kerja.

Di sisi perdagangan, Indonesia masih menikmati euforia dari kenaikan harga komoditas unggulan seperti CPO dan batu bara di pasar global yang membantu peningkatan kinerja ekspor nasional.

Meski demikian, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah tertentu apabila harga CPO dan batu bara sudah melandai, sedangkan harga minyak mentah masih naik.

Ia juga mengingatkan pentingnya keberpihakan kepada pelaku usaha melalui pembiayaan maupun regulasi karena tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah akan menyebabkan kenaikan harga bahan baku yang bisa menambah beban produksi.

Penguatan produk lokal ini penting karena bisa membantu promosi hasil karya anak bangsa di dunia internasional maupun mengurangi ketergantungan terhadap impor pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah.

Melalui berbagai upaya sinergi penguatan ekonomi domestik maupun diplomasi ekonomi di level mancanegara, Indonesia bisa lebih optimistis untuk mengatasi ancaman resesi global dalam waktu dekat.

Namun, kerja bisa makin berat ke depan, terutama bila konflik geopolitik tidak kunjung usai dan persoalan domestik jelang tahun politik muncul hingga menggoyahkan konsistensi dalam kebijakan.

Oleh karena itu, sinergi dan konsistensi merupakan kata kunci yang harus dipegang teguh, karena keduanya sudah terbukti mampu menjaga perekonomian untuk bertahan selama masa pandemi.[IT/r/Antara]