Pengawas: Inggris Gagal di Afghanistan 

Inggris menjadikan program bantuan bernilai miliaran pound untuk tujuan militer AS dan terperosok dalam korupsi dan kejahatan, klaim sebuah laporan

Tinjauan tersebut dirilis pada hari Kamis (24/11) oleh Komisi Independen untuk Dampak Bantuan (ICAI). Ini memberi upaya Afghanistan skor kuning-merah terburuk kedua di bawah sistem empat tingkatnya, berdasarkan "tujuan yang tidak realistis, pendekatan yang cacat, dan bukti kemajuan yang terbatas menuju tujuan strategisnya." Dokumen tersebut mencakup periode dari 2014 hingga jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada Agustus 2021.

Pengawas menunjuk jari pada peran dominan yang dimainkan oleh AS di Afghanistan dan pilihan Inggris untuk menempatkan hubungan transatlantik di atas keraguan tentang kebijakan Washington.

“AS memutuskan pada tahap awal untuk mengecualikan Taliban dari proses politik dan malah mengejar kemenangan militer atas mereka,” tulis ICAI. “Akibatnya, proyek pembangunan negara tidak bergantung pada kesepakatan politik yang luas untuk membuatnya sah di kalangan elit Afghanistan dan masyarakat Afghanistan, yang menjadi sandaran dukungannya.”

Antara lain, Inggris berjanji untuk mendanai bersama Polisi Nasional Afghanistan (ANP). Ada laporan tentang penggelapan yang meluas dan bentuk korupsi lainnya serta kebrutalan polisi, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum oleh ANP, catat laporan itu. Mendanai pasukan mungkin telah memberikan perlindungan dari serangan Taliban, tetapi "ANP tidak mengembangkan peran kepolisian sipil yang substansial."

"Kami menemukan bukti sejumlah upaya di tingkat senior untuk menghentikan dukungan, yang ditolak di tingkat tertinggi pemerintah Inggris," kata ICAI.

Inggris memang mencapai beberapa perubahan positif dengan meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, mendorong pembangunan pertanian, dan khususnya pada hak-hak perempuan, laporan itu mengakui. Ada kekhawatiran bahwa sebagian besar kemajuan akan terbalik di bawah pemerintahan Taliban, tetapi beberapa ahli yang diwawancarai "sangat optimis bahwa upaya tersebut ... telah membantu menciptakan tekanan abadi untuk perubahan sosial."

Namun demikian, program bantuan mengalami sejumlah masalah lain, menurut kajian tersebut. Itu termasuk ketergantungan pada institusi paralel yang dikelola oleh konsultan, perebutan pemerintah pusat di Kabul oleh kepentingan elit yang korup, ketergantungan Afghanistan yang luar biasa pada bantuan asing, dan keterlibatan terbatas dengan para pemimpin lokal.

ICAI mengharapkan pemerintah untuk menanggapi kritiknya pada Januari 2023.[IT/r]