Ulama Peringatkan Rencana Rezim Al Khalifa atas 'Yahudisasi Bahrain'

Ulama Peringatkan Rencana Rezim Al Khalifa atas 'Yahudisasi Bahrain'

Sheikh Isa Qassim menggambarkan perjuangan melawan tren tersebut sebagai “tegas”, mengatakan, “Jika berita tentang transformasi Bahrain menjadi basis Zionis di wilayah Teluk Persia ternyata benar atau ada upaya yang dilakukan dalam hal ini, para insinyur dari plot seperti itu akan menghadapi perlawanan yang tegas dan serius karena rakyat Bahrain, berkat keyakinan agama mereka, tidak akan membiarkan tujuan dan sasaran ini terwujud.

Dia menambahkan, “Otoritas Bahrain secara keliru mengira mereka akan dapat mempertahankan cengkeraman kekuasaan jika mereka terus menempuh jalur normalisasi, dan memenjarakan aktivis dan tokoh populer. Itulah mengapa perlawanan terhadap pendekatan semacam itu sangat penting dan wajib.”

  “Kegigihan para juru kampanye nasional dan ekspatriat Bahrain akan menjadi penghalang besar dan tangguh bagi kebijakan berbahaya rezim Manama,” kata Sheikh Qassim.

Ulama senior Syiah Bahrain melanjutkan untuk mencela upaya rezim Al Khalifah atas Yahudisasi Bahrain, dengan menyatakan, “Pejabat negara sangat ingin mengajukan penawaran; tetapi perlawanan populer meningkat dari hari ke hari untuk menggagalkan rencana Yudaisasi. Ini adalah masalah identitas dan agama, yang tidak dapat dikompromikan, ditunda atau diabaikan.”

“Masalah Palestina akan selalu menjadi tujuan utama orang Arab dan seluruh dunia Muslim. Normalisasi adalah tren yang merusak dan bertentangan dengan tujuan dan cita-cita Palestina. Dukungan tanpa syarat dan populer untuk kelompok perlawanan Palestina akan menumbuhkan semangat ketabahan, dan menggagalkan plot jahat dari mereka yang mendorong normalisasi dengan Zionis Israel dan tuan mereka,” kata Sheikh Qassim.

Warga Bahrain telah berulang kali menyatakan penentangan mereka terhadap normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel dengan mengadakan demonstrasi.

Kelompok oposisi utama Bahrain al-Wefaq juga berulang kali mengutuk langkah normalisasi yang dilakukan oleh dinasti al-Khalifah.

Bahrain dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan Zionis Israel dalam sebuah acara di Washington pada September 2020.

Sudan dan Maroko mengikutinya di akhir tahun dan menandatangani kesepakatan normalisasi serupa yang ditengahi AS dengan rezim pendudukan.

Langkah tersebut memicu kecaman luas dari Palestina serta negara-negara dan pembela hak asasi manusia di seluruh dunia, terutama di dunia Muslim.

Orang-orang Palestina mengecam kesepakatan itu sebagai "tikaman dari belakang" yang berbahaya dan pengkhianatan atas perjuangan mereka terhadap pendudukan Israel selama puluhan tahun di wilayah Palestina. Palestina mencari negara merdeka di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza dengan al-Quds Timur sebagai ibukotanya.[IT/r]