Anggota Parlemen Bahrain Menyebut Israel 'Zionis, Kriminal dan Rezim Perampas'

Dalam sesi parlemen yang diadakan pada hari Kamis (2/2), anggota parlemen Mamdouh Abbas al-Saleh mengkritik sebuah maskapai penerbangan Bahrain yang menyediakan penerbangan ke wilayah pendudukan Palestina dengan diskon yang mencapai hingga 25% pada saat maskapai tersebut tidak menjadi tujuan bagi rakyat Bahrain.

Dalam sikapnya di hadapan parlemen, al-Saleh mengatakan rezim Zionis Israel adalah "entitas Zionis", yang mendapat keberatan dari ketua parlemen.

Dalam video tersebut, al-Saleh berkata, “Saya ingin tahu mengapa Gulf Air bersikeras mengoperasikan penerbangan, yang kita sebagai warga Bahrain dari semua sekte dan latar belakang lihat sebagai jalur penerbangan yang gagal. Saya tidak berpikir ada satu pun orang Bahrain yang melakukan perjalanan ke entitas perampas,” menambahkan “itu adalah entitas kriminal”.

Menanggapi, dan atas permintaan penasihat asing yang hadir pada sesi tersebut, ketua parlemen Ahmad al-Mosallam menyuruh al-Saleh untuk mencoret kata-kata “entitas perampas Zionis.”

Langkah tersebut membuat marah anggota parlemen lain yang menghadiri sesi tersebut termasuk anggota parlemen Zeinab Abdel Amir yang mengatakan bahwa deskripsi tersebut sebenarnya harus didaftarkan dalam laporan sesi.

“Saya mendengar konsultan yang tidak mewakili rakyat Bahrain menyuruh Anda mencoret kata itu,” kata anggota parlemen Abdel Amir. Anggota parlemen menolak campur tangan konsultan, yang katanya adalah “konsultan asing Arab.

 “Kita membahas Bahrain dan masalah-masalahnya di parlemen ini pada saat konsultan kita bukan warga negara Bahrain dan tidak mewakili kita! Ini tidak dapat diterima”, catatnya.

Bahrain adalah salah satu negara kawasan Teluk Persia yang menormalkan hubungannya dengan rezim Zionis Israel melalui apa yang disebut Abraham Accords yang dimediasi Washington pada September 2020.

Sejak saat itu, pulau kecil Teluk Persia telah menyaksikan protes populer hampir setiap hari terhadap kesepakatan tersebut, yang menurut penentangnya membuka jalan bagi campur tangan rezim Israel di wilayah Teluk Persia.

Namun, banyak analis menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Bahrain menolak normalisasi dengan rezim apartheid Israel.

Warga Bahrain telah berulang kali menyatakan menentang normalisasi hubungan dengan rezim Israel, dengan mengadakan aksi unjuk rasa untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina dan mengutuk normalisasi hubungan dengan rezim Tel Aviv.

Hal ini ditekankan oleh aktivis politik dan komentator Paul Larudee, yang mengatakan dalam wawancara Press TV tahun lalu bahwa sebagian besar rakyat Bahrain menolak apa yang disebut normalisasi dengan rezim Israel, namun ada pengaruh dan tekanan yang sangat besar dari AS. , Inggris dan Arab Saudi pada rezim Bahrain.[IT/r]

Dalam bukti yang lebih baru tentang sikap rakyat Bahrain terhadap rezim Israel, jajak pendapat Januari 2023 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab (ACRPS) menunjukkan bahwa 84% orang Arab, termasuk warga Bahrain tidak menyetujui pengakuan Israel oleh negara asal mereka. .