Menlu: Iran Tidak Mengakui Taliban, Menginginkan Pemerintahan yang Inklusif di Kabul

"Kami mendesak pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan karena Taliban hanyalah bagian dari dan seluruh realitas di Afghanistan," katanya kepada para diplomat Iran di makam Imam Khomeini, Kamis (25/5), dalam acara yang memperbaharui kesetiaan kepada mendiang pendiri Republik Islam Iran.

Dia juga menyatakan ketidaksenangan Tehran atas langkah Taliban untuk melarang perempuan dan anak perempuan Afghanistan dari mengejar studi dan mendapatkan pendidikan.

"Kami menganggap tindakan seperti itu bertentangan dengan ajaran nabi Islam," kata Amir-Abdollahian.

Hak air Sungai Hirmand harus mengikuti jalur hukum

Diplomat tinggi Iran lebih lanjut menunjuk hak air Iran dari bagian Afghanistan dari Sungai Hirmand sesuai dengan perjanjian bilateral tahun 1973 antara negara-negara tetangga dan menggarisbawahi perlunya mematuhi jalur hukum dari perjanjian tersebut.

"Kami telah menyebutkan kepada pejabat Afghanistan bahwa masalah yang berkaitan dengan hak atas air tidak akan diselesaikan melalui pernyataan politik dan harus ditindaklanjuti melalui kerangka hukum," tambah Amir-Abdollahian.

Iran dan Afghanistan telah terkunci dalam sengketa jangka panjang atas sumber daya air bersama mereka. Di jantung perselisihan adalah Sungai Hirmand, yang mengalir 700 mil (1.126 kilometer) ke selatan sebelum mengalir ke lahan basah Hamoun, yang terletak di provinsi Sistan dan Baluchestan.

Menyusul lebih dari satu abad perpecahan atas pasokan air Hirmand, Iran dan Afghanistan menandatangani perjanjian pada tahun 1973 untuk menetapkan cara mengatur penggunaan sungai masing-masing negara.

Iran harus menerima bagian tahunan sebesar 820 juta meter kubik dari Hirmand di bawah kesepakatan itu, yang telah dilanggar secara kasar oleh Afghanistan dalam surat dan semangat, membahayakan nyawa banyak orang Iran yang bergantung pada lahan basah Hamoun untuk air minum, pertanian, dan perikanan.

Afghanistan juga membangun bendungan di Hirmand yang menyempitkan aliran air ke Iran.

Iran menginginkan Afghanistan yang damai dan aman

Amir-Abdollahian selanjutnya menyatakan keprihatinan atas bentrokan perbatasan sporadis dalam beberapa bulan terakhir di sepanjang perbatasan panjang Afghanistan dengan Iran tetapi menegaskan kembali pentingnya Afghanistan yang aman dan stabil untuk Republik Islam dan menekankan bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah yang ada selain "interaksi antara kedua bangsa."

Menteri luar negeri Iran kemudian mengungkapkan keinginan Tehran untuk membantu otoritas Afghanistan membangun perdamaian dan keamanan di seluruh Afghanistan.

"Kami tidak ingin terulangnya insiden pahit di Mazar-i-Sharif," katanya, merujuk pada pembunuhan delapan diplomat Iran tahun 1998 di konsulat Iran di kota itu setelah gerilyawan Taliban menguasainya.

'Interaksi cerdas'

Amir-Abdollahian menegaskan kembali bahwa doktrin kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintahan saat ini didasarkan pada “diplomasi dinamis” dan “interaksi cerdas”.

Administrasi mengikuti "sebuah doktrin berdasarkan kebijakan luar negeri yang seimbang, yang berarti interaksi dengan semua bagian dunia", tambahnya.

Menteri mengatakan memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Asia adalah prioritas utama Iran.

Penghapusan sanksi

Menteri luar negeri menyentuh pembicaraan yang macet untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), mengatakan perjanjian itu tetap menjadi dokumen internasional terlepas dari kelemahan dan kekuatannya, tetapi tujuan utama Iran adalah penghapusan sanksi yang dipimpin AS.

"Kami telah membuat kemajuan yang baik" menuju penghapusan sanksi tidak sah, katanya.

Pembicaraan antara Teheran dan pihak lain dalam JCPOA dilanjutkan di Wina pada April 2021 yang bertujuan membawa AS kembali ke kesepakatan dan mengakhiri kampanye "tekanan maksimum" brutal Washington terhadap Iran.

Namun, diskusi tetap terhenti sejak Agustus 2022 karena desakan pemerintahan Biden untuk tidak mencabut semua larangan anti-Iran dan penolakannya untuk memberikan jaminan penting bahwa ia tidak akan lagi mengabaikan perjanjian tersebut.[IT/r]