Pakar HAM PBB pada Pemerintah Bahrain: Hentikan Tindakan Keras terhadap Aktivis dan Kebebasan Berbicara

 Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia, sebuah panel yang terdiri dari 18 ahli independen, menyuarakan keprihatinannya atas meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia di negara pulau kecil Teluk Persia dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (26/7).

Panel, yang menjunjung kepatuhan dengan perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik, menyatakan keprihatinan atas meningkatnya penggunaan kekerasan oleh polisi Bahrain selama demonstrasi protes damai dalam beberapa tahun terakhir, "termasuk laporan yang menunjukkan enam insiden fatal selama demonstrasi dan sepuluh pembunuhan di luar proses hukum lainnya di 2017.”

Ribuan pengunjuk rasa anti-rezim telah mengadakan demonstrasi di Bahrain hampir setiap hari sejak pemberontakan populer dimulai di negara itu pada pertengahan Februari 2011.

Mereka menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan dan membenarkan didirikan sistem yang adil yang mewakili semua orang Bahrain.

Manama telah berusaha keras untuk menekan perbedaan pendapat. Pada 14 Maret 2011, pasukan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikerahkan untuk membantu Bahrain dalam tindakan kerasnya.

Sejumlah orang kehilangan nyawa dan ratusan lainnya menderita luka-luka atau ditangkap sebagai akibat penumpasan rezim Al Khalifah.

Panel PBB mengatakan bahwa pemerintah Bahrain "juga harus memastikan bahwa hak atas pengadilan yang adil dan akses terhadap keadilan dihormati dalam semua proses pidana untuk terorisme."

Hal ini juga menyentuh kasus sejumlah aktivis yang ditahan, termasuk Nabil Rajab, tokoh terkemuka dalam protes pro-demokrasi yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Pidana Tertinggi hingga lima tahun penjara pada Februari karena mengkritik serangan udara tanpa henti Arab Saudi terhadap Yaman dan menuduh Otoritas penjara Bahrain melakukan penyiksaan. Aktivis berusia 53 tahun ini sudah menjalani hukuman dua tahun.[IT/r]