Pakar PBB Menyerukan Pembebasan Aktifis HAM Bahrain, Nabil Rajab

Dalam sebuah opini resmi yang dipublikasikan semalam, para ahli di Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Bahrain "sangat kabur dan terlalu luas" bahwa orang-orang dihukum karena hanya melaksanakan hak-hak mereka di bawah hukum internasional.

 "Karena itu Kelompok Kerja menganggap bahwa pencabutan kebebasan Rajab adalah sewenang-wenang," kata panel itu, seraya menambahkan bahwa "pengadilan semacam itu" tidak seharusnya terjadi.

Panel mengatakan bahwa pandangan politik Rajab adalah "jelas di tengah-tengah kasus ini dan bahwa pihak berwenang telah menunjukkan sikap terhadapnya yang hanya dapat dicirikan sebagai diskriminatif."

Para ahli mengatakan Rajab "telah menjadi target penganiayaan, termasuk perampasan kebebasan, selama bertahun-tahun dan tidak ada penjelasan lain untuk ini kecuali bahwa dia menggunakan haknya untuk mengekspresikan pandangan dan keyakinan seperti itu."

Panel PBB yang terdiri dari lima ahli independen mengatakan aktivis itu, yang ditahan sejak Juni 2016, harus segera dibebaskan dan diberi kompensasi.

Pendapat panel didasarkan pada kewajiban nasional di bawah hukum hak asasi manusia internasional yang telah mereka ratifikasi dan dengan demikian bersifat mengikat secara hukum.

Rejim Manama, dalam sebuah pernyataan, menolak temuan para ahli PBB, mengatakan pengadilan Rajab bersifat independen dan transparan.

Secara terpisah, Sayed Ahmed Alwadaei dari Institut Hak dan Demokrasi Bahrain, yang berbasis di London, dalam sebuah pernyataan mengatakan, "PBB kini secara tegas menemukan bahwa Bahrain secara sewenang-wenang menahan Nabil Rajab, itu melanggar sejumlah standar hukum internasional - temuan penting ini tidak dapat diabaikan. . "

Dia menyerukan para sekutu kerajaan, termasuk Inggris, untuk mendukung seruan Rajab, dan menambahkan, "Apa pun yang kurang dari itu adalah dukungan diam-diam [dari] perilaku kriminal Bahrain yang jelas."

Rajab, seorang tokoh terkemuka dalam protes pro-demokrasi, dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada Februari karena mengkritik serangan udara Arab Saudi di Yaman dan menulis tweet yang menuduh otoritas penjara Bahrain telah melakukan penyiksaan.
[IT/r]