Islam Times - Inggris Menyusun Daftar Sanksi Saudi atas Menghilangnya Khashoggi

IslamTimes - Kantor Urusan Luar Negeri Inggris telah menyusun daftar pejabat keamanan dan pemerintah Saudi tentang sanksi yang mungkin dikenakan sambil menunggu hasil penyelidikan ke dalam hilangnya jurnalis profil tinggi Jamal Khashoggi, media melaporkan.

Daftar itu dapat digunakan jika London memutuskan untuk menggunakan apa yang disebut Amandemen Magnitsky yang memungkinkan Britania Raya memperkenalkan sanksi-sanksi terhadap para pejabat asing yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, surat kabar Independent melaporkan, mengutip sebuah sumber yang dekat dengan Riyadh dan London, hari Jumat (12/10).

"Instruksi diberikan kepada Kementerian Keuangan dan yang lainnya untuk mengidentifikasi target potensial untuk sanksi jika diperlukan, yang sekarang saya diberitahu telah meningkat tajam dalam 48 jam terakhir," sumber itu mengatakan, yang adalah mantan penasihat pemerintah yang menjelaskan masalah ini oleh Pejabat intelijen Inggris dan lainnya.

Sumber itu menambahkan bahwa ide untuk menyusun daftar sanksi Saudi awalnya adalah "skenario posisi-koran" tetapi kemudian dipandang sebagai kemungkinan nyata.

Khashoggi, yang terkenal karena kritik tajamnya terhadap kebijakan Arab Saudi, baru-baru ini bekerja untuk surat kabar Washington Post AS. Wartawan itu hilang di Turki pada 2 Oktober.

Menurut tunangannya, Khashoggi diundang ke konsulat Saudi di Istanbul tetapi tidak pernah meninggalkan gedung misi diplomatik itu.

Arab Saudi membantah terlibat dalam hilangnya Khashoggi, mengatakan bahwa wartawan telah meninggalkan konsulat. Riyadh sedang menyelidiki kepergian wartawan bersama Ankara.

Sementara itu, The Washington Post melaporkan bahwa Turki telah berbagi dengan rekaman audio dan video Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa jurnalis tersebut telah dibunuh di konsulat Saudi. Selain itu, outlet melaporkan bahwa Pangeran Mahkota Saudi Mohammad Bin Salman Al Saud telah berusaha membawa Khashoggi ke Arab Saudi dan menahannya di sana. Riyadh telah menyebut klaim ini tidak berdasar.[IT/r]