Mogherini: AS Tidak Dapat Mendikte Kebijakannya di Eropa

"Kami bekerja, sebagai persatuan 28 negara anggota dan dengan seluruh komunitas internasional, untuk melestarikan perjanjian nuklir yang sejauh ini telah dilaksanakan secara penuh, sebagaimana disertifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional dalam 13 laporan berturut-turut," situs web Livemint mengutip Mogherini mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa (2/1).

“Bagian dari pekerjaan ini mengharuskan kami untuk menjamin bahwa perusahaan yang ingin melakukan bisnis yang sah dengan Iran diizinkan untuk melakukannya. Inilah yang sedang kami kerjakan saat ini: alat yang akan membantu, melindungi, dan meyakinkan pelaku ekonomi yang mengejar bisnis yang sah dengan Iran,” katanya.

Mogherini menambahkan, “Kami orang Eropa tidak dapat menerima bahwa kekuatan asing - bahkan teman dan sekutu terdekat kami - membuat keputusan atas perdagangan sah kami dengan negara lain. Ini adalah elemen dasar dari kedaulatan, dan wajar saja jika refleksi ini terjadi, tidak hanya di Eropa tetapi juga di bagian lain dunia. ”

Sementara itu, dalam sebuah artikel berjudul 'dua belas hal untuk dibawa pada tahun 2019' yang diterbitkan di weblog-nya pada hari Rabu (26/12), Mogherini mengatakan upaya untuk mengimplementasikan Kendaraan Tujuan Khusus (SPV) untuk perdagangan akan berlanjut hingga 2019.

Dia menyebut upaya Uni Eropa untuk melindungi kesepakatan itu, juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), sebagai peristiwa politik paling signifikan di tahun 2018 dan menekankan bahwa mereka akan melanjutkan ke tahun baru juga.

Menunjuk pada penarikan sepihak AS dari kesepakatan pada 2018, Mogherini menegaskan kembali komitmen penandatangan JCPOA untuk menjaga kesepakatan.

"Atas nama negara-negara lain yang menegosiasikan dan menyimpulkan kesepakatan, saya mengkonfirmasi tekad komunitas internasional untuk melestarikan kesepakatan dan implementasinya," tulisnya di weblog-nya.

Menekankan hasil pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Cina, Perancis, Jerman, Rusia, Inggris dan Iran yang diadakan di sela-sela Majelis Umum PBB, diplomat top Uni Eropa mengatakan, "Negara-negara Eropa telah memulai persiapan untuk menciptakan sebuah mekanisme untuk membiarkan perusahaan kami melanjutkan bisnis mereka yang sah dengan Iran. "[IT/r]