Islam Times - Kuwait Menjauhkan Ketika Arab GCC dan Israel Kian ‘Mesra'

IslamTimes - Meskipun Dewan Kerjasama Teluk Persia (GCC) menyatakan setuju dengan banyak kebijakan, seperti pemerintah Suriah diterima kembali ke dunia Arab, beberapa masalah tetap tidak terselesaikan dalam dewan karena Kuwait tampaknya tidak mengikuti jejak orang lain untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Rezim Zionis Israel.

Menurut komentar yang diterbitkan oleh situs media al-Monitor yang berbasis di AS, para pejabat Kuwait tidak setuju dengan rekan-rekan GCC mereka tentang pembentukan hubungan dengan rezim Tel Aviv.

Dia mencatat bahwa Kuwait memberi dukungan pada Libanon di Dewan Keamanan PBB pada 19 Desember 2018, mengatakan operasi militer Zionis Israel untuk memblokir apa yang mereka klaim sebagai terowongan, gerakan perlawanan Hezbollah telah menggali ke dalam wilayah pendudukan yang melanggar kedaulatan Lebanon.

"Libanon telah hidup selama bertahun-tahun dengan pelanggaran Zionis Israel. Zionis Israel telah mencoba membesar-besarkan insiden ini secara militer, dan di media,” Duta Besar Kuwait Mansour Ayyad al-Otaibi mengatakan pada saat itu.

Otaibi kemudian mengutuk "pelanggaran Zionis Israel terhadap kedaulatan Libanon, di darat, udara dan laut," menekankan bahwa upaya Hizbullah untuk melawan Zionis Israel adalah perlawanan "sah" dan bukan terorisme.

Pemerintah Kuwait bahkan mempertimbangkan untuk membuka kedutaan besar di Palestina tahun lalu sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kehadiran diplomatiknya di wilayah-wilayah pendudukan.

Presiden Asosiasi Sepak Bola Kuwait, Sheikh Ahmad Yussef, baru-baru ini mengatakan kepada harian berbahasa Arab Kuwait al-Rai bahwa negaranya tidak akan menjadi tuan rumah bersama turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA 2022 dengan Qatar karena kerajaan Teluk Persia tidak akan mengeluarkan visa masuk untuk Zionis Israel - sesuatu yang bertentangan dengan peraturan FIFA.

Ini sementara politisi Israel dan pemimpin oposisi Partai Buruh Israel, Avi Gabbay, diam-diam mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, bulan lalu dan membahas berbagai masalah regional dengan tiga pejabat senior Emirat.[IT/r]