Abdel Fattah el-Sisi Tunjuk Jenderal Militer sebagai Menteri Transportasi

Al-Wazir sebelumnya menjabat sebagai kepala Otoritas Teknik Angkatan Bersenjata, salah satu pemilik utama ibukota administratif baru yang sedang dibangun di luar Kairo dan pengembang infrastruktur besar dan proyek-proyek nasional yang ditugaskan oleh Sisi, demikian Presstv melaporkan.

Menteri sebelumnya, Hisham Arafat, mengundurkan diri setelah kecelakaan 27 Februari, di mana sebuah lokomotif menabrak buffer stasiun dan terbakar yang menewaskan sedikitnya 22 dan melukai puluhan orang.

"Ketika ini (kecelakaan) terjadi, kami mengatakan orang yang akan mengambil alih (kementerian) adalah Kamel al-Wazir," kata Sisi saat seminar yang diselenggarakan oleh angkatan bersenjata untuk memperingati hari para martir.

Sisi mengatakan kepada Wazir,-yang sering muncul bersama presiden di acara-acara publik-, bahwa ia dapat meminta dukungan yang ia butuhkan untuk memperbaiki sistem kereta api dari semua lembaga negara, termasuk militer.

"Jika Anda ingin petugas dari administrasi transportasi, kendaraan lapis baja atau insinyur .. Saya tidak punya masalah," katanya.

El-Sisi kemudian mempromosikan al-Wazir dari mayor jenderal ke letnan jenderal dengan menyematkan tanda pangkat baru pada seragamnya.

Penunjukan itu adalah bagian dari apa yang para analis katakan sebagai tren yang lebih luas untuk memperluas peran militer sejak Sisi memimpin militer 2013 menggulingkan presiden Mesir pertama yang terpilih secara bebas, Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin.

Parlemen saat ini sedang memperdebatkan perubahan konstitusi yang diusulkan yang dapat memungkinkan Sisi tetap berkuasa sampai 2034 dan memperketat kontrolnya atas peradilan.

Perubahan tersebut termasuk amandemen pasal 200 konstitusi untuk menambahkan bahwa militer memiliki tugas untuk melindungi "konstitusi dan demokrasi dan susunan fundamental negara dan sipil".

Kegiatan ekonomi dan sipil militer telah berkembang sejak Sisi menjadi presiden pada tahun 2014, dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh militer telah berkembang, menyebabkan kekhawatiran di kalangan pengusaha lokal dan investor asing.

"Tren ini berakar pada klaim bahwa militer secara unik mampu memberikan hasil," kata Timothy Kaldas, rekan non-residen di Institut Tahrir untuk Kebijakan Timur Tengah.

"(Ini), pada gilirannya, membenarkan kendali militer yang meluas atas lembaga-lembaga negara dan partisipasi dalam perekonomian ketika bisnis dan perusahaannya terus tumbuh dan beragam," tambahnya. [IT]