Islam Times - Parlemen Mesir Dukung Pemerintahan Otoriter al-Sisi

Islam Times - Sejak Abdel Fattah al-Sisi menggulingkan Morsi, pemerintahan Mesir menuai banyak kritik internasional karena tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat.

Pihak berwenang memenjarakan ribuan pendukung Morsi serta aktivis liberal dan sekuler, termasuk blogger, aktor, penyanyi dan jurnalis populer.

Pekan lalu, Human Rights Watch (HRW) memperingatkan bahwa perubahan amandemen, juga peningkatan peran politik militer dan memberikan al-Sisi kendali atas peradilan, akan melembagakan otoritarianisme.

Ketika al-Sisi mengunjungi Washington untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Donald Trump, parlemen mendesak Kongres, untuk menahan dukungan atas upaya presiden Mesir untuk memperpanjang kekuasaannya.

"Kongres perlu menggunakan pengungkitnya untuk menekan presiden Mesir agar berbalik arah, mulai dengan menarik amandemen konstitusi yang ditetapkan untuk mengkonsolidasikan pemerintahan otoriter," kata Michael anggota HRW.

Pada hari Selasa, 16/04/19, parlemen dengan 596 kursi akan memberikan suara pada sebuah artikel kontroversial yang dikhawatirkan para kritikus akan memungkinkan militer memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan politik Mesir.

Pemungutan suara diperkirakan akan cepat setelah RUU disahkan oleh mayoritas besar awal tahun ini.

Jika RUU ini disahkan oleh mayoritas dua pertiga, parlemen kemudian akan mengadakan referendum di mana orang Mesir akan memilih perubahan amandemen.

Amandemen yang diusulkan lainnya termasuk kuota untuk perwakilan perempuan tidak kurang dari 25 persen di parlemen dan membentuk kamar parlemen kedua.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan partai-partai oposisi mengatakan pemerintah telah meningkatkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dengan gelombang penangkapan menjelang pemungutan suara.

Pasal 140 konstitusi akan memungkinkan presiden Mesir untuk memperpanjang masa jabatan empat tahunnya saat ini, yang berakhir pada 2022, dalam dua tahun. [IT]