Dewan Militer Sudan Sepakat Pembentukan Pemerintahan Sipil

Terobosan ini membuka jalan bagi pemerintahan sipil seperti yang diminta oleh para demonstran.

Perjanjian yang digelar pada Sabtu itu menyepakati untuk menggantikan dewan militer beranggotakan 10 orang yang mengambil alih kekuasaan setelah tentara menggulingkan pemimpin Omar al-Bashir pada 11 April di tengah protes besar-besaran, demikian AFP melaporkan.

"Apa yang terjadi kemarin adalah langkah untuk memiliki otoritas sipil," kata Mohamed Amin, salah satu dari ribuan demonstran yang telah berkemah selama berminggu-minggu di luar markas militer di ibu kota.

Dewan sipil-militer gabungan akan menjadi badan yang berkuasa secara keseluruhan, sementara pemerintahan sipil transisi baru diperkirakan akan dibentuk untuk menjalankan urusan sehari-hari negara, demikian permintaan utama para pengunjuk rasa.

Pemerintah sipil itu akan melakukan pemilihan pasca tergulingnya al-Bashir.

Para demonstran mengatakan, mereka akan melakukan aksi duduk sampai pemerintahan sipil dibentuk.

"Perjanjian semalam adalah langkah maju dalam stabilitas negara kita. Tapi saya tidak berpikir kita akan meninggalkan aksi duduk sampai kita terpenuhi permintaan dan pemerintahan sipil," kata pengunjukrasa Sawsan Bashir kepada AFP.

Pemimpin protes Ahmed al-Rabia juga mengkonfirmasi kepada AFP mengenai keputusan untuk pembentukan dewan gabungan.

"Kami sekarang dalam konsultasi tentang berapa persen dewan harus diwakili oleh warga sipil dan berapa banyak oleh militer," kata Rabia, yang terlibat dalam pembicaraan. [IT]