Amnesty International: Myanmar Lakukan Kejahatan Perang di Rakhine

Amnesty mengklaim "memiliki bukti baru" bahwa militer Myanmar masih "melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Rakhine."

Dalam laporan terbaru berjudul "No One Can Protect Us: War Crimes and Abuses in Myanmar's Rakhine State", Amnesty International menyebut militer Myanmar mengerahkan ribuan pasukan dengan artileri berat ke Rakhine dalam beberapa bulan terakhir.


Pasukan itu dikerahkan menyusul penyerangan pemberontak Arakan Army (AA) terhadap pos-pos keamanan di wilayah itu pada 4 Januari lalu.

Sejak saat itu, Amnesty International mendokumentasikan setidaknya tujuh operasi militer di luar hukum yang menewaskan 14 warga sipil di Rakhine dan melukai puluhan lainnya.

"Dalam satu insiden pada akhir Januari, seorang anak laki-laki etnis Rakhine berusia tujuh tahun meninggal setelah mortir yang terindikasi kuat ditembakkan oleh militer Myanmar meledak di desa Tha Mee Hla, Kotapraja Rathedaung, selama pertempuran antara militer dan AA," bunyi laporan Amnesty International seperti dilansir oleh CNNINdonesia.

Organisasi itu juga mengungkap bahwa pada pertengahan bulan Maret, sebuah mortir militer Myanmar meledak di desa Ywar Haung Taw, Kotapraja, Mrauk-U.

Insiden itu melukai setidaknya empat orang dan menghancurkan sebuah rumah milik Hla Shwe Maung, seorang pria etnis Rakhine berusia 37 tahun.

Amnesty Internasional mendasari temuan itu dari 81 wawancara, termasuk 54 wawancara langsung warga di Rakhine sekitar akhir Maret lalu. Selain itu, organisasi itu juga melakukan 27 wawancara jarak jauh dengan sejumlah warga yang tinggal di daerah terkena dampak konflik.

"Mereka berasal dari kelompok etnis Rakhine, Mro, Rohingya, dan Khami, yang beragama Buddha, Kristen, dan Islam. Amnesty International juga menganalisis foto, video, dan citra satelit, serta mewawancarai pekerja kemanusiaan, aktivis hak asasi manusia, dan pakar lainnya," bunyi laporan Amnesty.

Laporan terbaru ini kembali menyoroti militer Myanmar yang telah lama diduga melakukan pelanggaran HAM secara sistematis terhadap etnis minoritas di Rakhine, terutama Rohingya.

Militer Myanmar juga dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Rakhine pada 2017 lalu.

Operasi militer di Rakhine sekitar Agustus 2017 lalu memicu gelombang pengungsi Rohingya lari ke negara tetangga, Bangladesh. Hingga kini, setidaknya lebih dari 700 ribu orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

"Operasi terbaru di Rakhine ini menunjukkan bahwa angkatan bersenjata (Myanmar) tidak berubah, tidak bertobat, tidak direformasi, dan tidak bertanggung jawab meneror warga sipil," kata Direktur Regional Amnesty International untuk Asia Tenggara, Nicholas Bequelin, dalam laporan tersebut. [IT/CNN Indonesia]