Israel Marah karena IAEA Mengakui Negara Palestina

Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano dan Duta Besar Palestina untuk Wina Salah Abdul Shafi menandatangani perjanjian pada hari Selasa (18/6) yang memungkinkan para inspektur IAEA melakukan pemeriksaan keselamatan pada bahan radioaktif dan bahan nuklir fisil, seperti uranium, yang disimpan di Palestina.

Palestina tidak memiliki reaktor nuklir, tetapi ada komponen peralatan medis dari bahan nuklir di departemen fisika di beberapa rumah sakit dan universitas, menurut laporan oleh media Israel.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon mengatakan langkah IAEA itu merupakan "pelanggaran terhadap konvensi internasional."

"Ini adalah upaya lain dari Otoritas Palestina untuk bergabung dengan organisasi internasional untuk mengeksploitasi mereka untuk tujuan politik," katanya. "Israel tidak mengakui upaya Otoritas Palestina untuk bergabung dengan organisasi dan institusi seperti itu sebagai negara, dan Zionis Israel memandang ini sebagai pelanggaran terhadap perjanjian internasional."

Perjanjian itu diperkirakan akan memicu ketegangan antara Zionis Israel dan Otoritas Palestina, karena dalam pandangan Tel Aviv wilayah dan perbatasan negara Palestina tidak jelas.

Zionis Israel tidak pernah menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sebuah perjanjian internasional yang telah didukung oleh sebagian besar pemerintah di dunia dengan tujuan mencegah penyebaran senjata nuklir.

Zionis Israel belum mengungkapkan ukuran arsenal nuklirnya, meskipun sebuah laporan baru oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) rezim Zionis Israel memiliki sekitar 100 hulu ledak atom.

Akibatnya, Zionis Israel hanya mengizinkan inspektur IAEA untuk mengunjungi sejumlah kecil wilayah yang ditunjuk di seluruh tanah Palestina yang diduduki dengan pengawasan penuh.[IT/r]