Islam Times - AS Menimbang Perpanjangan Pengabaian Minyak Iran setelah Pembangkangan China

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS secara serius mempertimbangkan untuk menggunakan celah era Obama untuk memungkinkan China mengimpor minyak dari Iran, melanggar janji pemerintah Trump sebelumnya untuk menurunkan ekspor minyak Iran ke nol, kata sebuah laporan.

Hanya pekan lalu, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang menangani Iran mengatakan AS akan "menjatuhkan sanksi atas impor minyak mentah Iran."

Namun menurut tiga pejabat AS, utusan departemen Iran, Brian Hook, dan tim negosiatornya telah membahas pemberian pengabaian China terhadap undang-undang 2012 yang dimaksudkan untuk menyiksa industri minyak Iran.

Alternatif tersebut memungkinkan Cina, yang baru-baru ini menerima pengiriman sekitar satu juta barel minyak Iran, secara terbuka untuk menentang sanksi AS, Politico melaporkan pada hari Rabu (3/7).

Tim Trump telah menjaga perincian musyawarahnya dengan ketat karena laporan berita tentang impor minyak China telah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir - dan tokoh gila perang di Capitol Hill mulai mengajukan pertanyaan. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian perdebatan antara pemerintah dan Kongres mengenai kebijakan Iran yang sering kali tampak tidak konsisten, bergerak di antara ancaman aksi militer dan menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin Iran.

Iran Freedom and Counterproliferation Act 2012 menargetkan sektor pengiriman, pembuatan kapal, dan energi Iran, yang mewajibkan negara atau perusahaan yang ingin mengimpor minyak Iran dan melakukan bisnis dengan AS untuk mendapatkan keringanan dari pemerintah AS. Undang-undang terpisah menargetkan pembelian, bukan impor minyak itu.

Para pejabat mengatakan Departemen Luar Negeri sedang membahas pengaturan yang akan memungkinkan China untuk mengimpor minyak Iran sebagai bentuk pembayaran untuk investasi yang cukup besar dari perusahaan minyak China Sinopec di ladang minyak Iran - dan pejabat administrasi telah menawarkan untuk mengeluarkan pengabaian atas pembayaran minyak di korespondensi resmi antara Departemen Luar Negeri dan Sinopec, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut.[IT/r]