Dewan Militer Sudan akan Dibubarkan Dalam Kesepakatan Transisi

Militer dan koalisi pro-demokrasi pekan lalu mencapai kesepakatan mengenai dewan gabungan yang akan memerintah selama tiga tahun sebelum pemilihan diselenggarakan.

Kedua belah pihak mengatakan dorongan diplomatik oleh AS dan sekutu Arabnya adalah kunci untuk mengakhiri perselisihan selama seminggu yang menimbulkan kekhawatiran perang saudara habis-habisan, demikian AP menulis laporannya pada Senin, 08/07/179.

Jenderal Abdel-Fattah Burhan, kepala dewan militer, dalam sebuah pernyataan via TV pada Ahad mengatakan, tentara akan kembali ke baraknya setelah 21 bulan, ketika kepemimpinan dewan beralih dari perwakilan militer ke warga sipil.

Dewan baru itu akan mencakup lima warga sipil yang mewakili gerakan protes dan lima anggota militer. Sementara kursi ke-11 akan diberikan kepada warga sipil yang dipilih oleh kedua belah pihak. Para pengunjuk rasa akan memilih Kabinet teknokrat, dan dewan legislatif akan dibentuk setelah tiga bulan.

Burhan lebih lanjut mengatakan, dewan berdaulat akan memiliki hak veto terhadap kabinet yang ditunjuk dan keputusan-keputusan badan tersebut.

Menurutnya, masa transisi akan didedikasikan untuk memajukan upaya perdamaian dengan kelompok pemberontak dan merombak ekonomi negara.

Burhan juga menegaskan bahwa dewan militer tidak memerintahkan pembubaran dengan cara kekerasan terhadap kamp protes utama bulan lalu, yang menewaskan puluhan orang dan menyebabkan runtuhnya pembicaraan.

"Kami percaya bahwa anggota dewan militer tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dalam pembubaran demo duduk," katanya.

Sebagai bagian dari perjanjian pembagian kekuasaan, kedua belah pihak menyepakati penyelidikan independen Sudan terhadap penumpasan mematikan, tetapi rinciannya belum dikerjakan.

Pasukan keamanan Sudan meratakan aksi duduk di luar markas militer di Khartoum pada 3 Juni. Tindakan mematikan itu menewaskan sedikitnya 128 orang, menurut penyelenggara protes. Pihak berwenang menyebutkan korban tewas mencapai 61, termasuk tiga pasukan keamanan.

Pada 30 Juni, para pengunjuk rasa kembali ke jalan dengan puluhan ribu orang kembali menuntut transisi ke pemerintahan sipil. Demonstrasi tersebut adalah yang terbesar sejak pemberontakan dimulai pada bulan Desember. [IT]