Parlemen Aljazair Pilih Tokoh Oposisi sebagai Ketua

Parlemen memilih Slimane Chenine dari Gerakan Partai Konstruksi Nasional untuk menggantikan Moad Bouchareb dari Front Pembebasan Nasional (FLN), yang telah memerintah Aljazair sejak kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1962.

Bouchareb mengundurkan diri seminggu yang lalu, tiga bulan setelah Abdelaziz Bouteflika mundur sebagai presiden akibat tekanan para demonstran yang menginginkan reformasi demokratis dan perubahan personil pemerintah.

Chenine, 47, adalah anggota parlemen termuda yang terpilih sebagai ketua Majelis Nasional dan partainya hanya memiliki 15 dari total 462 kursi di parlemen. FLN dan mitra koalisinya memiliki mayoritas besar.

"Kami memiliki mayoritas dalam majelis tetapi partai memutuskan untuk berkontribusi pada kepentingan superior atas kepentingan partai," kata anggota parlemen FLN dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dengan pemimpin partai Mohammad Djemai, lapor Reuters.

"Karena situasi saat ini di negara kami, kami lebih memilih Aljazair daripada kepentingan kami," kata anggota parlemen FLN Abdelhamid Si Afif.

Front Pembebasan Nasional memiliki 160 kursi dan memonopoli kepresidenan parlemen untuk waktu yang lama dengan dukungan dari partai-partai politik pro-pemerintah lainnya.

"Kami telah memutuskan untuk mendukung Chenine untuk keluar dari krisis dan pergi ke pemilihan presiden yang adil sesegera mungkin," kata anggota parlemen Fouad Benmerabet dari Rally Nasional Demokratik (RND), mitra utama FLN.

Para pengunjuk rasa memaksa Bouteflika mengundurkan diri pada 2 April setelah dua dekade berkuasa, dan tentara sekarang menjadi pemain utama dalam politik Aljazair.

Kepala staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmed Gaed Salah berulang kali bersumpah untuk memenuhi tuntutan para pemrotes termasuk membantu pengadilan yang menuntut para pejabat yang diduga terlibat dalam korupsi.

Beberapa pejabat senior termasuk mantan perdana menteri Ahmed Ouyhia dan Abdelmalek Sellal telah ditahan karena "disipasi dana publik."

Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri presiden sementara Abdelkader Bensalah dan Perdana Menteri Noureddine Bedoui, yang dianggap oleh para demonstran sebagai bagian dari penjaga lama.

Pemerintah menunda pemilihan presiden yang sebelumnya direncanakan untuk 4 Juli, dengan alasan kurangnya kandidat. Belum ada tanggal baru yang ditetapkan untuk pemungutan suara. [IT]