Buldozer dan Ratusan Polisi Israel Hancurkan Perumahan Palestina

Warga Palestina khawatir penghancuran bangunan di dekat pagar akan menjadi preseden buruk bagi kota-kota lain di sepanjang rute penghalang, yang membentang ratusan kilometer di sekitar dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Pembongkaran itu adalah putaran terakhir dari perselisihan berlarut-larut tentang masa depan al-Quds, rumah bagi lebih dari 300.000 warga Palestina.

Pasukan Israel memotong bagian kawat penghalang di Sur Baher di bawah naungan kegelapan pada Senin pagi, 22/07/19, dan mulai membersihkan warga, lapor Reuters.

Buldoser dan penggali mekanis mulai merobohkan rumah-rumah di kedua sisi penghalang ketika pasukan keamanan menyiapkan bangunan sembilan lantai yang sebagian dibangun untuk dihancurkan.

"Mereka telah mengevakuasi orang-orang dari rumah dengan paksa dan mereka mulai menanam bahan peledak di rumah yang ingin mereka hancurkan," kata Hamada Hamada, seorang pemimpin masyarakat.

Pengadilan Israel memutuskan pada Juni bahwa bangunan itu melanggar larangan konstruksi. Batas waktu bagi warga untuk menghancurkan bangunan yang terkena dampak, atau bagian lain adalah hari Jumat.

Tetapi pemilik Palestina mengatakan bangunan mereka terletak di daerah yang dikelola oleh Otoritas Palestina.

"Saya membangun rumah ini dari batu ke batu. Itu adalah impian saya untuk tinggal di rumah ini. Sekarang saya kehilangan segalanya," kata Fadi al-Wahash, 37, suaranya pecah ketika sebuah buldoser menghancurkan rumahnya yang berlantai tiga yang belum selesai.

"Saya memiliki izin untuk membangun dari Otoritas Palestina. Saya pikir saya melakukan hal yang benar," katanya.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel Gilad Erdan mengatakan 700 polisi dan 200 tentara terlibat dalam penghancuran itu.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan Palestina akan mengadu ke Pengadilan Kriminal Internasional tentang penghancuran di Sur Baher.

Jamie McGoldrick, koordinator kemanusiaan PBB, dan pejabat PBB lainnya meminta pemerintah Israel pekan lalu untuk menghentikan rencana pembongkaran. Mereka mengatakan 17 warga Palestina menghadapi pemindahan dari rencana ke tingkat 10 bangunan, termasuk puluhan apartemen.

Pengadilan Keadilan Internasional di Den Haag mengeluarkan pendapat penasehat pada tahun 2004 bahwa membangun penghalang di wilayah pendudukan adalah "bertentangan dengan hukum internasional". [IT/Onh]