AS Blokir Upaya Indonesia-Kuwait di DK PBB soal Pembongkaran Rumah di Palestina

Dilansir Reuters, Kamis (25/7/2019), Israel mengatakan sepuluh gedung apartemen yang dihancurkan pada Senin (22/7), yang sebagian besar masih dalam pembangunan, telah dibangun secara ilegal. Pembangunan itu disebut menimbulkan risiko keamanan bagi angkatan bersenjata Israel yang beroperasi di sepanjang penghalang yang melintasi Tepi Barat.

Para pejabat PBB telah meminta Israel menghentikan rencana pembongkaran tersebut. PBB menyatakan ada 17 warga Palestina yang mengalami pemindahan.

Kuwait, Indonesia, dan Afrika Selatan memberikan draf pernyataan lima paragraf kepada Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang pada Selasa (23/7). Dalam draf itu mereka menyatakan keprihatinan serius dan memperingatkan bahwa pembongkaran itu 'merusak kelangsungan solusi dua negara dan prospek untuk perdamaian yang adil dan abadi'.

Pernyataan seperti itu harus disepakati melalui konsensus, dan pada hari Rabu Amerika Serikat mengatakan kepada para anggota dewannya bahwa mereka tidak dapat mendukung pernyataan itu. Draf tiga paragraf yang direvisi pun juga diedarkan, tetapi Amerika Serikat kembali mengatakan tidak setuju dengan pernyataab tersebut.

Amerika Serikat telah lama menuduh PBB bias anti-Israel dan melindungi sekutunya dari tindakan dewan.

Pembongkaran gedung-gedung Palestina merupakan bagian dari putaran terakhir perselisihan berlarut-larut tentang masa depan Yerusalem, yang menjadi rumah bagi lebih dari 500.000 warga Israel dan 300.000 warga Palestina. Palestina menginginkan sebuah wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota. Semua wilayah itu yang direbut oleh Israel pada tahun 1967.

Utusan Wilayah Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Jason Greenblatt dan penasihat senior Trump, Jared Kushner telah menghabiskan dua tahun mengembangkan rencana perdamaian yang mereka harap akan memberikan kerangka kerja bagi pembicaraan baru antara Israel dan Palestina.

Greenblatt mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Selasa bahwa rencana perdamaian tidak dapat mengandalkan konsensus global, hukum internasional yang tidak konklusif dan resolusi AS yang 'tidak jelas, yang memicu penolakan dari beberapa negara. Menurutnya, keputusan tentang pelepasan komponen politik dari rencana AS akan dibuat 'segera'.

Bangunan-bangunan yang dihancurkan pada Senin berada di dekat apa yang digambarkan Israel sebagai penghalang keamanan (security barrier). Rancangan awal pernyataan Dewan Keamanan menyatakan pembangunan tembok oleh Israel bertentangan dengan hukum internasional.

Israel memuji penghalang itu, yang diproyeksikan sepanjang 720 km atau 450 mil ketika selesai nanti, dengan membendung serangan Palestina. Palestina menyebutnya perampasan tanah yang dirancang untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat, termasuk permukiman Israel. [IT/Detik]

https://news.detik.com/internasional/d-4638288/as-blokir-upaya-indonesia-kuwait-di-dk-pbb-soal-pembongkaran-rumah-di-palestina