Pemberontak Sudan dan Pemimpin Protes Sepakat Bentuk Pemerintahan Transisi

Mereka berjanji untuk bekerja bersama untuk perdamaian, demikian sebuah kelompok pemprotes terkemuka mengatakan pada Kamis, 25/07/19.

Pada 17 Juli, gerakan protes kemah menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan dengan para jenderal berkuasa Sudan yang memberikan pemerintahan sipil transisi setelah penggulingan diktator lama Omar al-Bashir.

Tetapi tiga kelompok bersenjata yang menjadi anggota gerakan protes keberatan dengan kesepakatan itu dan mengatakan mereka gagal mengatasi konflik di Darfur, Kordofan Selatan dan Blue Nile.

Sekelompok pemimpin protes kemudian terbang ke Addis Ababa untuk melakukan pembicaraan dengan para pemberontak, dan setelah berhari-hari negosiasi intens, mereka mencapai kesepakatan yang diumumkan pada hari Kamis.

"Perjanjian ini telah membahas akar dasar perang ... dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan semua kelompok bersenjata," kata Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang mempelopori kampanye melawan Bashir.

"Kesepakatan itu membuka jalan untuk membangun perdamaian komprehensif setelah proses transisi untuk pemerintahan sipil dimulai," katanya di halaman Facebook-nya.

SPA mengatakan "Deklarasi Addis Ababa" itu bertujuan untuk "mempercepat pembentukan pemerintahan sipil transisi".

Dikatakan tiga kelompok bersenjata di Front Revolusi Sudan telah "berdamai dengan Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan mengenai pemerintah transisi dan menghubungkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perdamaian dengan proses transisi". [IT/Onh]