Reuters: Ikuti UEA, Saudi akan Tarik Pasukan dari Yaman

Dua sumber diplomatik seperti dikutip Reuters pada Kamis, 27/07/19, mengatakan perundingan bisa dimulai pada musim gugur untuk memperluas gencatan senjata yang dipimpin PBB yang sudah ada di kota pelabuhan Hudaydah ke gencatan senjata lebih luas.

Ini bisa membuka jalan negosiasi pada kerangka politik untuk mengakhiri perang, kata mereka.

UEA menyatakab, perang empat tahun itu tidak dapat dimenangkan secara militer ketika sedang dalam pengawasan ketat oleh Barat, sebuah keyakinan yang dianut bersama oleh Riyadh, menurut dua diplomat dan sumber regional yang mengetahui situasi tersebut.

Sekarang ada "momentum nyata" untuk penghentian permusuhan pada bulan Desember, sebuah sumber di wilayah yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan, meskipun "satu juta hal masih bisa salah".

"Mereka [UEA] tidak ingin terus dipukuli karena perang yang tidak dapat mereka menangkan," kata sumber itu, yang menolak disebutkan namanya karena kepekaan masalah tersebut.

Perang telah mengalami kebuntuan militer selama bertahun-tahun. Koalisi yang dipimpin Saudi memiliki supremasi udara, tetapi mendapat kecaman dunia karena serangan itu justru menewaskan ribuan warga sipil.

Konflik juga menewaskan puluhan ribu orang dan mendorong jutaan orang ke jurang kelaparan.

Dalam gagasan serupa, seorang pejabat Teluk mengatakan, "Saudi berada di halaman yang sama [seperti UEA]. Mereka ingin melihat akhir [perang]".

Abu Dhabi mengatakan keputusannya untuk menarik pasukan dan perangkat keras yang dikerahkan untuk ofensif tahun lalu di Hudaydah sudah diambil lebih dari setahun yang lalu berkoordinasi dengan Riyadh.

Analis regional mengatakan setiap pembicaraan baru akan menuntut Arab Saudi dan kaum revolusioner Ansarullah Yaman untuk mengurangi ketegangan timbal balik setelah operasi terbaru pada instalasi minyak Saudi.

Sementara itu, kritik Barat terhadap perang Yaman juga meningkat, berdampak pada hubungan strategis dan perjanjian senjata, kata beberapa diplomat.

Anggota parlemen AS melalui undang-undang mendorong untuk mengekang penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA, meskipun Presiden AS Donald Trump memveto tindakan tersebut.

Beberapa negara termasuk Jerman dan Swedia telah membatasi penjualan senjata kepada anggota koalisi selama perang, yang telah melahirkan krisis kemanusiaan yang mendesak lebih dari tiga perempat penduduk Yaman membutuhkan bantuan.

"Ini adalah awal dari akhir fase koalisi yang dipimpin Saudi di Yaman," kata diplomat itu. [IT/Onh]