Misi PBB-nya Diusir AS, Kuba Peringatkan AS

Washington memerintahkan dua anggota misi PBB Kuba untuk segera meninggalkan Amerika Serikat pada hari Kamis, 19/09/19, setelah menuduh mereka terlibat dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasional AS.

"Kami dengan tegas menolak pengusiran dua pejabat Misi Permanen Kuba di PBB dan pengetatan pembatasan pergerakan bagi para diplomat dan keluarga mereka," kata Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam sebuah tweet.

Rodriguez mengatakan langkah AS dalam mengusir diplomat Kuba dapat berujung pada peningkatan yang dapat menyebabkan ditutupnya kedua kedutaan besar dan memicu ketegangan antara Washington dan Havana.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus mengatakan dalam pernyataan di Twitter bahwa pemerintah di Washington telah memberi tahu kedutaan Kuba tentang keputusan AS.

Identitas kedua diplomat dan posisi mereka tidak diketahui saat ini.

Washington memiliki sejarah panjang soal pengusiran para diplomat Kuba sejak Presiden AS Donald Trump menjabat.

AS menarik sebagian besar diplomatnya dari Kuba pada September 2017 dan mengusir 15 diplomat Kuba pada bulan berikutnya.

Pengusiran terakhir terjadi ketika PBB mengadakan Sidang Umum ke-74 di New York.

"Mengingat bahwa situasinya sedang berlangsung, kami tidak akan berkomentar lebih lanjut pada tahap ini selain untuk mengonfirmasi bahwa kami akan mengikuti masalah ini," kata PBB dalam sebuah pernyataan.

AS, yang telah menahan embargo komersial terhadap Kuba sejak 1962, meningkatkan sanksi terhadap Kuba dalam beberapa bulan terakhir sebagai hukuman atas dukungannya kepada pemerintah yang dipilih secara sah di Venezuela.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro, didukung oleh Havana menolak untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum yang dijadwalkan 24-30 September.

AS dan Kuba memutuskan hubungan pada tahun 1961 selama Perang Dingin. Kuba telah berada di bawah blokade ekonomi AS selama lebih dari 60 tahun.

Pada Juli 2015, AS di bawah mantan presiden Barack Obama pemulihan hubungan diplomatik dengan Kuba dilakukan. Namun, penggantinya, Trump, mulai memutar kembali pemulihan hubungan bersejarah setelah ia mulai menjabat pada awal 2017.

Departemen Luar Negeri AS pada Juli memperluas daftar perusahaan Kuba di bawah sanksi atas dugaan hubungan mereka dengan militer Kuba dan pasukan keamanan. [IT/Onh]