Menlu Suriah: Damaskus Tolak Campur Tangan Asing dalam Komite Konstitusi

“Ketika satu atau dua pasal dari konstitusi yang ada diubah, itu menjadi konstitusi baru. Itu akan memerlukan referendum. Kami tidak hanya berbicara tentang membahas konstitusi saat ini, dan kami tidak mengecualikan membahas konstitusi baru karena ini adalah aturan prosedural ... Kami berkomitmen untuk mereka, dengan demikian, sebelum pergi ke konstitusi baru, kita harus membahas yang saat ini, yang telah menyaksikan persetujuan populer setelah referendum,” kata Muallem dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jaringan berita televisi RT Arab Rusia di sela-sela sesi ke-74 Majelis Umum PBB di New York pada hari Minggu (29/9).

Al-Moallem: Suriah menolak campur tangan asing dalam pekerjaan komite konstitusi atau menetapkan jadwal waktu untuk itu https://t.co/pjnOyUBhnM pic.twitter.com/neLoEiOwXl
- SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) 30 September 2019

Dia menambahkan, "Tetapi jika kita tidak mencapai kesepakatan dengan pihak lain, kita tidak keberatan membahas konstitusi lain, tetapi bukan yang sudah jadi."

Diplomat tinggi Suriah lebih lanjut mencatat bahwa pemerintah Damaskus mematuhi prinsip-prinsip badan konstitusi yang diumumkan beberapa hari yang lalu, dan tidak menerima pelanggaran apa pun, karena memandang komite baru itu pencapaian yang signifikan bagi negara Suriah.

Muallem menggarisbawahi bahwa pengenaan tenggat waktu pada komite konstitusi yang baru akan membuat proses penyusunan konstitusi pasca perang menjadi tergesa-gesa.

“Sudah diketahui umum bahwa konstitusi menarik jalan masa depan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, kami ingin konstitusi yang jelas, hati-hati dan modern dan kami tidak ingin terburu-buru dalam menyusunnya,” katanya.[IT/r]