Manuver Prabowo untuk Jokowi

Sikap politiknya itu disampaikan di depan ribuan pengurus dan kader partai berlambang kepala burung garuda dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Padepokan Garudayaksa, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 Oktober 2019.

Dalam rapat tertutup bagi media massa itu, Prabowo menyampaikan tiga sikapnya. Pertama, akan menyerahkan konsep pembangunan ekonomi untuk mendorong ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan yang kuat. Kedua, ia mempersilakan kepada Presiden Jokowi menggunakan konsep itu untuk lima tahun ke depan. Kalaupun konsepnya itu tak digunakan, Prabowo dengan tegas tetap akan bekerja sama untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ketiga, Pak Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi Pak Prabowo sampaikan tiga sikap politik itu sebagai sikap beliau,” kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Satu bulan lalu, 26 September 2019, di tempat yang sama, Prabowo sempat memaparkan konsep pembangunan ekonomi bernama Strategi Dorongan Besar (Big Push Strategy). Dengan strategi itu, ia meyakini akan terjadi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 15 persen, sekaligus menciptakan 28 juta lapangan kerja baru. Ada tiga target Big Push Strategy yang digagas anak begawan Ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini.

Pertama, pencapaian swasembada pangan dalam dua tahun. Untuk mencapai swasembada pangan ini diperlukan mengkonversi hutan rusak menjadi lahan pertanian produktif sebesar 8 hektar. Sebesar 6 juta hektar untuk produksi 18 juta ton gandum per tahun, 1 juta hektar untuk produksi 10 juta ton beras per tahun, dan satu juta hektar untuk produksi 10 juta ton jagung per tahun. Guna membuka lahan produktif ini dibutuhkan dana 24 miliar dollar Amerika Serikat.

Kedua, pencapaian swasembada energi dalam tiga tahun. Caranya mengkonversi hutan rusak menjadi lahan produktif sebesar 6 hektar. Lahan itu akan digunakan untuk tanaman penghasil bioenergi, seperti singkong dan aren yang bisa menghasilkan 36 juta ton bioethanol. Investasi yang dibutuhkan untuk membuka 6 hektar hutan produktif itu sebesar 18 miliar dollar AS. Ketiga, bila kedua konsep ini dijalankan setidaknya akan menciptakan 28 juta lapangan kerja baru.

Banyak yang menafsirkan keputusan politik Prabowo sebagai manuver merapat ke kubu koalisi Jokowi. Apalagi sebelumnya Prabowo sangat intens menemui sejumlah ketua umum partai politik pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin, seperti pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Manoarfa pada pekan lalu.

Tiga bulan lalu, Prabowo juga bertemu Presiden Jokowi di dalam Mass Rapid Transit dari Stasiun Lebak Bulus menuju Senayan, 13 Juli 2019. Disusul pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 24 Juli 2019. Terakhir, pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 11 Oktober 2019. Korelasi antara pertemuan mantan calon presiden 2019 itu dengan pernyataan sikap politik Prabowo seolah meneguhkan Gerindra akan gabung koalisi.

Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan, seluruh kader partai tentunya akan selalu berada di belakang Prabowo. Ketika Prabowo beroposisi, maka kader akan beroposisi. Begitu juga sebaliknya ketika memutuskan akan berkoalisi. Ia juga mengatakan, pada saatnya keputusan berkoalisi atau tidak akan disampaikan oleh Prabowo dan Jokowi sendiri. Muzani malah berpantun ria ketika ditanya terus soal ketegasan koalisi atau tidak. “Bung Karno Bapak Proklamator kita, bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Urusan koalisi atau tidak, kita serahkan kepada Ketua Dewan Pembina,” ucap Muzani.

Hanya saja, lanjut Muzani, keputusan politik partainya tetap beroposisi atau berkoalisi demi menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia. Karena itu, Jokowi juga dipesankan untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan untuk menambah jumlah koalisi atau tidak. Hal itu sempat diperbincangkan dalam pertemuan Jokowi dengan Prabowo beberapa waktu lalu. “Jangan ragu untuk mengambil keputusan karena beliau adalah Presiden, Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, sehingga sebagai presiden dengan otoritas presidensial ini Beliau harus meyakini. Jadi kita mendorong beliau sudah ambil yang terbaik menurut keyakinan beliau,” kata Muzani.

Pasca menyampaikan sikap politiknya itu, Prabowo menunggu tanggapan dari Jokowi. Apakah dalam pemerintahannya lima tahun ke depan membutuhkan konsepsi Gerindra yang sudah disodorkan itu, sesuai atau dibutuhkan. Yang jelas, Prabowo akan mendukung demi kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Kader Gerindra akan seiya-sekata dengan keputusan Prabowo. “Kader rata-rata sami’na wa atho’na, ikut dengan keputusan Pak Prabowo. Karena memang sejal awal, Dewan Pembina Gerindra juga menyampaikan menyerahkan seluruh keputusan politik terkait dengan berkoalisi atau tidak itu kepada Pak Prabowo,” imbuh Dahnil lagi.

Belum diketahui apakah keputusan Gerindra masuk ke gerbong koalisi terkait adanya tawaran atau permintaan jatah di dalam kabinet Jokowi-KH Ma’ruf. Memang sebelumnya santer kabar akan ada tiga menteri dari Gerindra masuk kabinet, yaitu untuk posisi menteri pertahanan, menteri pertanian dan menteri perekonomian. Termasuk menempatkan kader-kader Gerindra dalam posisi penting di sejumlah Badan Usaha Milik Negara.

Setidaknya bocoran isu itu sempat diamini oleh Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Ia mengatakan, memang ada usulan seperti itu, tapi untuk jabatan menteri pertanian yang nantinya akan diisi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo. “Rumornya yang beredar kan diusulkan begitu. Mudah-mudahan iya,” katanya kepada wartawan yang ditemui di Mabes Polri, Rabu, 16 Oktober 2019.

Gerindra sendiri menyatakan siap bila kursi menteri pertanian diberikan oleh Jokowi. Tetapi Gerindra menegaskan tidak akan pernah meminta-minta posisi menteri, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. “Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (menteri pertanian) yang diberikan. Kan, kami juga nggak bisa juga, kan ini hak prerogatif presiden, kami juga kan nggak bisa minta-minta ‘Pak harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan nggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufo Dasco Ahmad di DPR, Selasa, 8 Oktober 2019. [IT]

Sumber: https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20191017/Manuver-Prabowo-untuk-Jokowi/