Jerman Ingin Bentuk Zona Aman Internasional di Suriah

"Zona keamanan ini akan bertujuan melawan terorisme dan melawan ISIS, yang saat ini tengah terhenti," katanya.

Menurutnya, hal ini akan mampu menstabilkan situasi di wilayah Suriah dan menghidupkan kembali aktivitas warga sipil, agar mereka yang sedang mengungsi ke luar Suriah dapat kembali secara sukarela.

Annegret juga menegaskan, Kanselir Jerman, Angela Merkel, telah mengetahui tentang usulannya. Namun meski usulan ini telah mendapat dukungan dari pakar dan ahli pertahanan serta kebijakan luar negeri, semuanya harus dibahas lebih dulu oleh kabinet dan parlemen Jerman.

"Kita tidak bisa sekedar berbicara seputar konflik di Suriah," katanya. "Eropa tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus memulai diskusi dan bertindak dengan langkah nyata," tegasnya.

Tujuan dari zona keamanan yang diusulkan Menteri Pertahanan Jerman Kramp-Karrenbauer adalah untuk melanjutkan perang melawan terorisme ISIS, yang kini terhenti sejak invasi militer Turki di Suriah Utara,terjadi beberapa waktu lalu. Turki melangsungkan invasi militer ke Suriah untuk menghancurkan pasukan Kurdi, yang mereka anggap sebagai teroris.

Annegret menyampaikan, penting untuk menjaga situasi keamanan di Suriah utara, karena secara langsung menyangkut kepentingan dan keamanan Eropa, termasuk Jerman.

Pekan lalu, dalam KTT Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel mengusulkan untuk membahas situasi terkini di Suriah, bersama dengan Prancis, Inggris dan Turki.

Menurut PBB, setidaknya 160.000 warga sipil telah mengungsi sejak invasi militer Turki terhadap posisi pasukan Kurdi di Suriah.

Atas dasar hal itu, AKK menyerukan langkah konkrit untuk membentuk zona keamanan yang akan dikelola bersama.

Annegret Kramp-Karrenbauer menggarisbawahi bahwa Turki dan Rusia juga akan secara aktif dilibatkan dalam sejumlah diskusi.

"Rusia memegang peranan terpenting di Suriah," katanya kepada DW. "Suka atau tidak, itulah faktanya."

Jerman yang saat ini merupakan anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB akan mengadakan diskusi bilateral dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik di Suriah.

"Bila tidak, Eropa dan NATO hanya akan menjadi penonton dalam perdebatan Turki dan Rusia yang terus berlanjut," katanya.

Pemerintah Jerman pada Senin (21/10) sore mengatakan, invasi militer Turki ke Suriah utara merupakan pelanggaran hukum internasional.

Ibrahim Kalin, juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, membantah pernyataan itu dalam sebuah wawancara dengan DW hari Senin (21/10). "Negara-negara Eropa harusnya berterima kasih kepada militer kami, yang telah melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya namun penting ini," katanya.

Sebelumnya, Kamis (17/10), Turki dan Amerika Serikat menyetujui gencatan senjata di Suriah selama lima hari. Dengan gencatan senjata itu, pasukan militer Kurdi diminta meninggalkan wilayah Suriah yang diklaim Turki akan dijadikan zona keamanan.

Kalin menambahkan bahwa gencatan senjata yang telah disepakati Turki akan berakhir pada Selasa (22/10) dan tidak akan diperpanjang, kecuali semua pasukan Kurdi, yang dia sebut sebagai teroris, telah meninggalkan Suriah utara. [IT/Onh/Detik]