Zarif: Iran, Rusia Akan Menetap Di Suriah Atas Permintaan Damaskus 

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa kehadiran Iran dan Rusia di Suriah adalah atas undangan resmi Damaskus dan kehadiran itu akan terus berlanjut selama rakyat Suriah dan pemerintah menginginkannya.

Dia membuat pernyataan pada Selasa malam dalam konferensi pers bersama dengan rekan-rekan Rusia dan Turki di Jenewa.

Para menteri luar negeri Rusia, Turki dan Iran Sergey Lavrov, Mevlut Cavusoglu dan Mohammad Javad Zarif mengadakan pembicaraan dalam format Astana di Jenewa pada hari Selasa, juga mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka membahas situasi di Suriah dan peluncuran Komite Konstitusi Suriah yang akan mengadakan sesi pertamanya pada 30 Oktober.

Zarif, dalam konferensi pers, terus merujuk pada kehadiran pasukan AS di Suriah dengan alasan melindungi ladang minyak, mengisyaratkan bahwa Presiden Trump setidaknya jujur ​​tentang tujuan AS.

"Peluncuran Komite Konstitusi akan terjadi besok, dan itu akan menjadi awal dari proses penyelesaian politik yang panjang dan sulit di Suriah," ungkap Zarif.

 Dia menambahkan bahwa hal ini sangat penting, dan proses ini dapat diterima untuk warga Suriah dan akan mewakili hasil dari upaya dan kerja mereka."

"Proses resolusi politik krisis Suriah menjadi mungkin berkat penjamin dalam proses Astana [Rusia, Iran, Turki] dan upaya Utusan Khusus PBB untuk Suriah [Geir Pedersen]," ungkapnya lebih lanjut.

Zarif mencatat pentingnya bahwa "ketiga negara bersikeras mempertahankan integritas wilayah Suriah." "Iran yakin bahwa wilayah Suriah harus dikontrol oleh pasukan dan pemerintah Suriah, yang akan memikul tanggung jawab untuk memastikan keamanan di negara itu dan di sepanjang perbatasan," tegasnya.

"Masyarakat internasional harus mendukung penyelesaian politik konflik Suriah. Tidak ada solusi militer untuk krisis Suriah," kata Zarif.

Namun, penting "untuk tidak terlalu memperkirakan signifikansi Komite Konstitusi yang tugasnya memperbaiki konstitusi," katanya. "Ada masalah lain, termasuk masalah kemanusiaan, masalah tahanan dan pengungsi, yang harus berhasil kembali ke rumah mereka," pungkasnya.

Komite Konstitusi Suriah dibentuk sesuai dengan resolusi yang diadopsi pada Januari 2018 oleh Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi. Komite akan mencakup 150 orang (masing-masing 50 delegasi dari pemerintah, oposisi dan organisasi masyarakat sipil). Setiap kelompok akan menunjuk 15 ahli untuk berpartisipasi dalam sesi "rancangan komisi" yang akan diadakan secara tertutup di Jenewa. Sesi pertama Komite Konstitusi Suriah akan diadakan pada 30 Oktober.(IT/TGM)