AS Menyerukan Pemilu Dini karena Kerusuhan Baru Menghantam Ibukota Irak

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Minggu (10/11), Gedung Putih meminta pemerintah Irak "untuk menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan memenuhi janji Presiden [Barham] Salih untuk mengesahkan reformasi pemilihan umum dan mengadakan pemilihan awal."

"Amerika Serikat sangat prihatin dengan serangan lanjutan terhadap pengunjuk rasa, aktivis sipil, dan media, serta pembatasan akses internet, di Irak," katanya.

AS telah secara terbuka mendukung para demonstran di Irak sejak mereka membanjiri jalan-jalan untuk pertama kalinya pada awal Oktober untuk melampiaskan kemarahan mereka atas korupsi dan kondisi kehidupan yang buruk di salah satu negara terkaya di dunia dalam hal sumber daya energi.

Namun, gerakan yang relatif damai itu segera berubah menjadi kekerasan ketika elemen-elemen bersenjata menembaki polisi dan pengunjuk rasa dan mencoba menyusup ke Zona Hijau yang sangat dilindungi di ibukota Baghdad, yang merupakan rumah bagi pejabat pemerintah serta misi diplomatik asing.

Gelombang pertama protes menewaskan lebih dari 150 orang sebelum berhenti sementara selama prosesi Arba'in untuk imam ketiga Muslim Syiah, Imam Hussein.

Namun, gelombang kedua yang lebih keras dimulai akhir bulan lalu dengan para demonstran menyerukan agar seluruh pemerintah Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi untuk mundur.

Menurut komite hak asasi manusia Parlemen Irak, sejauh ini 319 orang, termasuk demonstran dan pasukan keamanan, telah tewas dalam kekerasan itu.

Pejabat Irak pada beberapa kesempatan menangkap elemen bersenjata dan penembak jitu yang tanpa pandang bulu membunuh para perwira dan pengunjuk rasa. Mereka juga menegur tentara yang menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani kerusuhan.[IT/r]