Islam Times - Presiden Aoun: Hezbollah Menjadikan Ketiga Penduduk Lebanon, Tidak Dapat Dikecualikan

Presiden Aoun: Hezbollah Menjadikan Ketiga Penduduk Lebanon, Tidak Dapat Dikecualikan

IslamTimes - Presiden Libanon Michel Aoun menekankan bahwa tidak ada yang punya hak untuk memaksanya untuk mengecualikan Hizbullah dari mengambil bagian dalam pemerintahan baru, menekankan bahwa partai perlawanan Libanon merupakan sepertiga dari populasi Lebanon.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Al-Mayadin pada hari Selasa (12/11), Presiden Aoun menekankan bahwa Hizbullah tidak ikut campur di wilayah Lebanon, mencatat bahwa sanksi yang telah dikenakan terhadapnya menargetkan semua orang Lebanon.

“Hezbollah telah sejak 2006 berkomitmen untuk resolusi PBB 1701, dan dia tidak ikut campur dalam masalah apa pun di wilayah Lebanon. Blokade ekonomi telah diberlakukan terhadap Hizbullah, tetapi itu menargetkan semua orang Lebanon,” kata Presiden Aoun, seraya mencatat bahwa blokade ini ditujukan untuk menebarkan perselisihan dan bentrokan di antara partai-partai Lebanon.

"Mereka tidak bisa memaksa saya untuk menyingkirkan partai yang mewakili setidaknya sepertiga dari Lebanon."

Dia juga memberi isyarat bahwa negara itu akan segera membentuk pemerintahan teknokrat dan politisi, yang tugas utamanya adalah memberantas korupsi dan menyelesaikan krisis ekonomi yang semakin dalam.

Ditanya apakah konsultasi parlemen akan dimulai Kamis atau Jumat, Aoun mengatakan: "Kami masih menunggu jawaban dari beberapa pihak, sehingga kami mungkin tertunda."

"Kami menginginkan pemerintahan yang bersatu, tidak terpecah," tambah Aoun, mengatakan bahwa opsi yang paling mungkin untuk susunan kabinet adalah pilihan "tekno-politik".

Ditanya apakah Perdana Menteri sementara Saad Hariri akan kembali ke posisinya, presiden mengatakan "bisa atau tidak bisa" terserah dia.

Aoun menekankan selama wawancara bahwa pemerintah selanjutnya harus fokus pada pencapaian tiga tujuan utama para pengunjuk rasa: Memerangi korupsi yang merajalela di kementerian dan lembaga negara, meningkatkan situasi ekonomi dan meletakkan dasar untuk membangun "negara sipil."

Presiden memperingatkan, sementara itu, bahwa pemerintah yang murni terdiri dari teknokrat independen, seperti yang dituntut pemrotes, tidak akan dapat menyusun kebijakan internal dan eksternal negara tersebut.

“Pemerintah teknokratis tidak dapat menguraikan kebijakan negara. Saya mendukung pembentukan pemerintahan setengah politik dan setengah teknokratis,” katanya. "Kecuali jika itu adalah pemerintahan tekno-politik, dia tidak dapat memiliki kedok politik dari Parlemen."[IT/r]