Langkah Baru ASEAN untuk Membantu Repatriasi Pengungsi Rohingya

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di Nonthaburi, Thailand pada awal November lalu yang dihadiri para kepala negara/pemerintahan 10 negara anggota, termasuk Presiden RI Joko Widodo.

Satgas ad hoc akan bekerja di bawah Sekretariat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi penilaian kebutuhan awal (preliminary needs assessment/PNA) berdasarkan laporan tim Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) bersama Tim Tanggap Darurat dan Penilaian ASEAN (ERAT).

“PNA lebih banyak dilakukan oleh AHA dan ERAT, tetapi kita perlu satu unit di ASEAN Secretariat untuk memantau penuh implementasi dari rekomendasi. Karena itu para leaders sudah menyepakati akan dilakukan pendirian ad hoc task force di ASEAN Secretariat,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menurut Menlu Retno, Indonesia memandang penting pembentukan satgas itu agar kemajuan tindak lanjut rekomendasi berupa aktivitas dan proyek prioritas dapat segera dilakukan guna memastikan repatriasi yang bersifat sukarela, aman, dan bermartabat bagi warga Rohingya.

Satgas tersebut akan beranggotakan para ahli yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan terlebih dahulu mengonsultasikan kepada seluruh negara anggota.

Pada Maret 2019, tim dari ASEAN-ERAT dan AHA Centre telah mengunjungi Rakhine State untuk melakukan penilaian awal dan kesiapan Myanmar menangani kembalinya para pengungsi Rohingya.

Rekomendasi yang dihasilkan oleh tim tersebut mencakup empat komponen utama, yaitu keselamatan fisik, keamanan material, pendaftaran Rohingya, serta penyatuan sosial (social cohesion), untuk mencegah berulangnya konflik horisontal di Myanmar.

Meskipun rekomendasi telah dihasilkan dan upaya repatriasi telah dua kali dicoba dilaksanakan, belum ada pengungsi Rohingya yang kembali ke Rakhine State dengan sukarela.

Situasi keamanan yang belum kondusif disebut sebagai salah satu faktor utama yang menghambat repatriasi.

“Masih ada masalah antara militer Myanmar dan Arakan Army. Tidak ada orang yang mau terlibat dalam konflik seperti itu,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu Jose Tavares.

Berdasarkan data yang dirilis Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA), kekerasan di Rakhine State meningkat signifikan sejak akhir 2018 setelah pecahnya konflik bersenjata antara militer Myanmar dan Arakan Army yang disebabkan serangan terhadap situs militer oleh para pelaku gerakan separatis itu.

Konflik itu menyebabkan korban sipil dan perusakan properti yang telah menyebar ke sembilan kota di Rakhine State.

Menurut pemerintah Rakhine, sebanyak 30.235 orang saat ini mengungsi di lokasi sementara di negara bagian tersebut. Pada saat yang sama, sebanyak 128.000 orang yang kehilangan tempat tinggal, yang sebagian besar diantaranya adalah warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, tetap terkurung di kamp-kamp sejak 2012.

Mereka, serta sebagian besar dari perkiraan tambahan 470.000 warga Rohingya yang tidak kehilangan tempat tinggal dan orang-orang yang terkena dampak krisis lainnya di Rakhine State, terus membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Situasi keamanan yang semakin memburuk di sebagian besar wilayah di Rakhine State karena konflik yang sedang berlangsung semakin merusak penciptaan kondisi yang kondusif bagi repatriasi sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan bagi lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus 2017.

Respons Myanmar
Pemerintah Myanmar menyambut baik pembentukan satgas ad hoc yang dinilai sebagai upaya ASEAN untuk fokus menangani isu Rakhine State, jika tidak mau dikatakan sebagai isu Rohingya karena otoritas Myanmar sendiri menolak penyebutan etnis Muslim tersebut.[IT/r/Antara]