Hizbullah: AS Campur Tangan Dalam Pembentukan Pemerintah Libanon 

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem mengatakan bahwa Washington adalah hambatan utama dalam pembentukan pemerintahan baru di Libanon.

"Hambatan pertama dalam pembentukan pemerintah adalah Amerika, karena AS menginginkan pemerintah yang menyerupai mereka dan kami ingin pemerintah yang menyerupai rakyat Lebanon," katanya kepada Reuters, Jumat (22/11/19).

Dia mencatat bahwa para pejabat AS telah melakukan kontak langsung dengan para politisi dan pejabat Libanon, menambahkan, “biarkan mereka meninggalkan kita sendirian sehingga kita bisa mencapai pemahaman di antara kita sendiri. Semakin mereka melakukan intervensi, semakin mereka menunda solusinya. ”

Negara itu tidak akan terbebas dari kesengsaraan ekonomi dan politik yang sedang berlangsung kecuali jika kepentingan luar negeri berhenti menariknya, kata Qassem.

Perdana Menteri Sa'ad Hariri mengundurkan diri pada akhir Oktober di tengah protes nasional terhadap korupsi dan kesulitan ekonomi yang telah dimulai awal bulan itu.

Pada hari Selasa, para pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan menuju parlemen di ibukota Beirut, memaksa legislatif untuk menunda apa yang seharusnya menjadi sesi pertama dalam dua bulan, menurut PressTV. Bentrokan besar dilaporkan hari itu antara pasukan keamanan dan sekelompok pengunjuk rasa yang berusaha masuk ke parlemen.

Ia juga menyatakan harapan bahwa ia tidak "melihat tanda-tanda perang saudara di Lebanon," Qassem memperingatkan, "Kami memiliki informasi tentang upaya Amerika untuk menciptakan beberapa masalah keamanan."

Dia, bagaimanapun, meyakinkan, "Hizbullah bertekad untuk tidak jatuh ke dalam pertikaian yang diinginkan Amerika."

Pejabat Hizbullah menyatakan, "Kami mendukung rakyat 100% dalam mengadili para koruptor."

"Korup harus diadili di Libanon terlepas dari siapa mereka ... kami mendukung semua langkah yang membatasi korupsi dan memulihkan kekayaan yang dijarah," katanya.

Ditanya mengapa Hizbullah dan sekutunya tidak memilih untuk membentuk kabinet sendiri, Qassem mengatakan kelompok itu lebih memilih perdana menteri dipilih melalui perjanjian dengan partai-partai utama.

"Ada kontak terus menerus antara Hizbullah dan Perdana Menteri Hariri untuk pemilihan perdana menteri," ia mengumumkan.

Qassem mengatakan langkah pertama untuk menangani gejolak itu adalah pembentukan pemerintah, yang harus dimulai dengan menerapkan rencana ekonomi darurat.(IT/TGM)