Parlemen Irak Setujui Pengunduran Diri Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi

Keputusan Abdul Mahdi untuk mundur pada Jumat terjadi setelah seruan Grand Ayatollah Ali al-Sistani agar parlemen mempertimbangkan untuk menarik dukungannya kepada pemerintah Abdul Mahdi untuk membendung kekerasan.

"Parlemen Irak akan meminta presiden untuk mencalonkan seorang perdana menteri baru," sebuah pernyataan dari kantor media parlemen mengatakan pada Jumat.

Anggota parlemen mengatakan pemerintahan Abdul Mahdi, termasuk perdana menteri sendiri, akan tetap dalam kapasitas sementara setelah pemungutan suara pada Ahad, 01/12/19, sampai pemerintah baru terpilih.

Di bawah konstitusi, Presiden Barham Salih diperkirakan akan meminta blok terbesar di parlemen untuk mencalonkan seorang perdana menteri baru untuk membentuk pemerintah, sebuah langkah yang diperkirakan akan memicu perselisihan politik berminggu-minggu.

Hampir dua bulan protes mengguncang Irak, terutama Baghdad dan daerah selatan Irak. Awalnya para pemrotes menyatakan frustrasi dengan ekonomi yang gagal dan menuntut reformasi.

Namun, demonstrasi berubah menjadi konfrontasi dengan kekerasan pada banyak kesempatan.

Sejak 1 Oktober, lebih dari 300 orang terbunuh di negara itu, menurut komisi hak asasi manusia parlemen Irak.

Para pengamat mengatakan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu pentingnya di Timur Tengah berusaha mencari cara untuk "membajak" protes di Irak untuk mempengaruhi kebijakan luar negerinya.

Washington tidak menyukai peran Irak saat ini dalam "poros perlawanan" regional yang melawan rezim Zionis dan agresi Saudi, kata Keith Preston, direktur attackthesystem.com, kepada Press TV.

"Saya pikir banyak kesulitan yang dialami Irak saat ini sebagian besar berakar pada kebijakan yang telah ditempuh Amerika Serikat terhadap Irak selama beberapa waktu," katanya.

"Kita harus mempertimbangkan dampak abadi tidak hanya invasi Irak pada tahun 2003 dan destabilisasi Irak yang terjadi sebagai hasilnya," tetapi fakta bahwa AS juga menopang rezim mantan diktator Irak Saddam Hussain, tegas Preston.

Dukungan Amerika kepada kelompok Takfiri yang pertama kali mengambil alih bagian Suriah dan kemudian melanjutkan invasi ke Irak juga merupakan alasan untuk masalah saat ini, kata Preston. [IT/Mt]