0
Monday 2 December 2019 - 11:35
AS dan Gejolak Suriah:

Suriah: AS Berusaha Ikut Campur Penyusunan Konstitusi Baru

Story Code : 830197
Syria Constitutional Committee, at the United Nations Offices in Geneva.jpg
Syria Constitutional Committee, at the United Nations Offices in Geneva.jpg
Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir oleh kantor berita Suriah SANA, sumber resmi di Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan pada hari Minggu (1/12), Washington berusaha memaksakan agendanya sendiri pada Komite Konstitusi Suriah.

Terdiri dari 50 anggota dari pemerintah Damaskus, 50 anggota oposisi, dan 50 tokoh independen yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komite diberi mandat, dalam konteks proses Jenewa yang difasilitasi-PBB, untuk menyusun dan mempersiapkan persetujuan reformasi konstitusional yang disetujui rakyat membuka jalan bagi penyelesaian politik di negara Arab pasca-perang.

Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Departemen Luar Negeri AS mengkritik pemerintah Suriah atas prasyarat yang diminta pada hari pertama putaran kedua perundingan konstitusi di Jenewa pada 25 November.

Delegasi Damaskus mengusulkan tiga item baru untuk dimasukkan ke dalam agenda dan dilaporkan meninggalkan sesi ketika mereka tidak diterima oleh beberapa perwakilan LSM lokal. Memerangi terorisme, pencabutan sanksi terhadap Suriah, dan kutukan ofensif lintas-perbatasan Turki di Suriah utara adalah tiga proposal.

SANA lebih lanjut mengutip pejabat Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa segala pendapat atau pernyataan oleh AS atau negara lain tidak ada nilainya dan tidak akan "mempengaruhi kerja komite dan sifat dialognya serta bentuk dan isinya."

"Pemerintah Republik Arab Suriah menegaskan bahwa dialog ini adalah dialog Suriah-Suriah dan tidak ada yang berhak campur tangan di dalamnya atau mendukung pihak mana pun dengan alasan apa pun," kata pejabat itu.

Pejabat itu juga menekankan bahwa peran PBB, yang diwakili oleh Utusan Khususnya untuk Suriah Geir Pedersen, hanya sebatas memfasilitasi diskusi komite.

Damaskus telah mengatakan berulang kali bahwa konstitusi Suriah yang baru adalah urusan murni Suriah, yang akan diputuskan oleh rakyat Suriah sendiri tanpa campur tangan asing.

Pedersen, juga, telah menekankan komitmen penuh PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara Arab.

Kesepakatan dibuat untuk pembentukan Komite Konstitusi Suriah yang didukung PBB di kota Sochi, Rusia tahun lalu.[IT/r]
 
Artikel Terkait
Comment