Pemerintah akan Genjot Infrastruktur Baru Lagi

Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I Kementerian BUMN, Chairiah mengatakan untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur bukan perkara mudah. Dia menuturkan ada tantangan internal maupun eksternal.

Di internal, katanya, pembiayaan infrastruktur terhambat batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Padahal, infrastruktur butuh dana besar. Kemudian ada juga masalah ketidakcocokan antara pembiayaan dengan proyek yang dibiayai.

"Miss-match funding di mana proyek infrastruktur dibiayai valuta asing sementara pendapatan debitur dalam rupiah. Maksimal tenor 15 tahun sedangkan hak konsesi sampai 35 tahun dan puncak komersialiasi setelah 15 tahun," katanya di Gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Dari sisi eksternal, sebutnya seperti masalah pembebasan lahan yang meleset dari target. Molornya proyek juga berpengaruh pada pembiayaan.

"Main challenge eksternal yaitu leverage debitur tinggi sedangkan proyek infrastruktur masih perlu pembiayaan. Lainnya, target pembebasan tanah meleset merupakan challenge yang cukup menantang," ujarnya.

Selain itu, dia menuturkan, partisipasi swasta masih minim. Sehingga, pembiayaan ini masih tergantung pada BUMN.

"Terakhir adalah regulasi dan partisipasi swasta, diharapkan swasta banyak karena saat ini yang terlibat adalah BUMN," tutupnya. [IT/MT/Finance.detik]